Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid mengatakan, pada prinsipnya pihaknya tak mempermasalahkan usulan pemerintah yang ingin Pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2024.
Hanya saja, kata Anwar, yang akan menjadi masalah kita Pilpres berlangsung selama dua putaran maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kerepotan untuk mengatur penetapan calon Presiden dan tahapan pelaksanaan Pilkada.
"Kalau bicara hari H bulan Mei pun tidak masalah. Akan menjadi masalah ketika pertama pilpres itu dua putaran, maka akan kerepotan kpu mengatur irisan-irisan tahapan antara masa penetapan calon presiden terpilih dengan tahapan pelaksanaan pilkada," ujar Anwar saat dihubungi Indozone, Rabu (29/9/2021).
Ia melanjutkan, jika tak ada Pilkada Serentak yang diselenggarakan pada bulan November 2024, maka penyelenggaraan Pemilu di bulan April dan Mei sudah tepat dan sesuai dengan jadwal.
"Namun karena Pilkada bulan November ditahun yang sama maka akan banyak tahapan yang beririsan. Hanya itu sih problemnya,semua ada plus minusnya," jelas Anwar.
Namun demikian, kata Anwar fraksi Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada KPU untuk mengatur jadwal perhelatan Pemilu ini. Di mana pastinya KPU sudah memperhitungkan segala risiko sebelum menentukan jadwal tersebut.
Baca juga: 2024 Pemilu Serentak, PKB: Wajib Usung Capres Sendiri!
"Fraksi Demokrat sangat percaya KPU secara teknis sudah memperhitungkan segala resiko yang terjadi sehingga mengambil jadwal di Februari itu," tandasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah mengusulkan agar Pilpres dan Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei 2024.
Hal itu berdasarkan hasil rapat internal yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Polhukam, Menseskab Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Budi Gunawan, di Istana, Jakarta, Senin (27/9).
Mahfud dalam pernyataan resminya dalam akun YouTube Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, menjelaskan pemerintah telah melakukan simulasi tentang tanggal pemilihan, pemungutan suara presiden, dan legislatif pada tahun 2024.
"Ada tiga pilihan tanggal pemilu, yakni 24 April, 15 Mei, 8 Mei atau 6 Mei," katanya dikutip dari ANTARA.
