Masyarakat Diminta Perbaiki Sikap dan Tindakan di Tengah Pandemi

- Kamis, 17 Juni 2021 | 09:32 WIB
Sejumlah warga antre untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di SMK Negeri 01 Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Rabu (16/6/2021). (ANTARA/Fransisco Carolio)
Sejumlah warga antre untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di SMK Negeri 01 Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Rabu (16/6/2021). (ANTARA/Fransisco Carolio)

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Sunyoto Usman menilai masyarakat mesti membenahi sikap dan tindakan agar upaya mencegah pandemi COVID-19 bisa berjalan dengan baik.

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Sunyoto Usman dalam keterangannya diterima di Jakarta Kamis, mengatakan ada empat tingkatan dalam menyikapi kasus COVID-19 yakni, pengetahuan, kesadaran, sikap, dan tindakan.

Menurutnya, pengetahuan mengenai COVID-19 sudah tersebar dan kesadaran masyarakat mulai timbul.

"Tapi yang masih harus dibenahi itu kaitannya dengan sikap dan tindakan. Sikap dan tindakan itu level analisisnya sudah komunal. Kalau kesadaran, itu relatif masih individual atau kelompok kecil," kata Sunyoto.

Sunyoto memberikan contoh bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menurutnya berhasil menciptakan sikap dan gerakan secara komunal di lintas kabupaten/kota dalam menghadapi penyebaran COVID-19.

Misal, kasus di Kudus tapi penanganannya melibatkan dokter dari wilayah lain.

"Sikap dan tindakan itu melibatkan multi stakeholder, sudah pada ruang lingkup yang lebih luas. Kalau hanya bicara kesadaran, masih butuh sikap, dibutuhkan tindakan. Dan itu sifatnya komunal," tuturnya.

Kemudian, dia menilai apa yang telah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lakukan sudah tepat.

"Lintas daerah digerakkan, sudah betul. Jadi tidak hanya tahu saja, tidak hanya sadar saja, tapi melakukan tindakan kerja sama, kolektif, multi stakeholder, lintas daerah," ujarnya.

Dia menegaskan pencegahan penularan COVID-19 bukan hanya urusan pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan strategis, sedangkan pendekatan secara individual bisa dilakukan kelompok masyarakat.

"Kalau pusat itu kan membuat kebijakan yang strategis, tapi yang penting operasional di tingkat bawah. Kalau pemerintah, ya minimal provinsi untuk menggerakkan operasional di tingkat lokal. Kalau Satgas di tingkat pusat hanya membuat kebijakan strategis, mereka tidak punya instrumen operasional ke bawah," ujarnya.

Sementara itu, dia menilai para pemimpin maupun elite bangsa ini perlu memberikan keteladanan bagi masyarakat agar protokol kesehatan tetap dipatuhi.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

Kebakaran Toko di Mampang Semalam, 7 Orang Tewas

Jumat, 19 April 2024 | 14:25 WIB
X