Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu memandang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur oleh pemerintah, bukanlah hal yang mendesak untuk mendapatkan prioritas. Apalagi dipandang PKS proses pemindahan IKN ini dikerjakan dalam waktu singkat.
"PKS memandang bahwa Pemindahan Ibu Kota Negara bukan agenda mendesak bangsa yang harus mendapat prioritas. Apa urgensinya Ibu Kota Negara harus dipindah dalam waktu singkat?," kata Syaikhu dalam pidato kebangsaan akhir tahun 2021 secara virtual, Kamis (31/12/2021) malam.
Dia pun mengkritik di tengah hadirnya ancaman gelombang ketiga pandemi dan kemiskinan, pemerintah malah tergesa-gesa memaksakan kehendaknya untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).
Baca juga: Sebastien Loeb, Kunci untuk Hadapi Reli Dakar Arab Saudi cuma Satu
Menurut Syaikhu RUU IKN seolah-olah menjadi agenda besar bangsa yang tidak bisa menunggu waktu lama, Presiden dan kabinetnya menjadikan RUU IKN sebagai agenda mendesak bangsa, mengalahkan agenda strategis bangsa yang lain seperti pemulihan ekonomi nasional, pandemi dan penyehatan fiskal.
"Publik jadi bertanya-tanya: untuk siapa mega proyek ini dibuat? Siapakah yang akan diuntungkan dengan kehadiran mega proyek Ibu Kota Baru ini?" beber dia.
Kemudian itu Syaikhu pun memandang argumen pemerintah jika Ibu Kota harus dipindahkan karena Jakarta sering banjir dan berpotensi tenggelam adalah hal yang tidak masuk akal. Padahal daerah yang disebut akan menjadi lokasi Ibu Kota baru, justru diberitakan mengalami banjir beberapa waktu belakangan.
"Di sisi lain, akhir-akhir ini kita menyaksikan banjir melanda kawasan calon ibu kota negara baru yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jika alasannya menghindari banjir, kenapa ibu kota negara harus pindah ke lokasi yang juga terdampak banjir? Pertanyaannya untuk kepentingan apa dan siapa kita harus pindah ibu kota negara?" tegas Syaikhu.
Lebih jauh Syaikhu berujar pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta dengan tuntas. Bukan malah lari dari tanggung jawab ihwal permasalahan tersebut.
"Maka Pemerintah harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah banjir Jakarta dengan tuntas. Tidak bisa Pemerintah lari dari tanggung jawabnya menuntaskan masalah di Ibu Kota DKI Jakarta dengan sekadar memindahkan Ibu Kota sebagai solusi pragmatisnya," tandas Syaikhu.
