Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyesalkan berulangnya peristiwa kebocoran data di Indonesia. Kali ini dugaan kebocoran data kepada pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC).
"Ya sangat menyesalkan, berulangnya kebocoran data ini harusnya tidak boleh terjadi ya. Kenapa ini berulang-berulang," ungkap Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2021).
Dia pun mendesak agar Rancangan Undang-Undang Perlidungan Data Pribadi (RUU PDP) dapat segera disahkan. Dengan demikian kedepannya tak ada lagi kasus kebocoran data kembali terjadi.
"Bisa dipercepat. Memang kita juga sepakat di komisi I kan memang kita juga sepakat harus dipercepat," jelasnya.
Ia mengakui terkait pembahasan perihal RUU PDP antara DPR dengan pemerintah tidak menemui titik temu. Di mana Komisi I DPR ingin ada pengawas yang sifatnya independen, sementara Kemenkoinfo ingin berada di bawah Kementeriannya.
"Kita harus cari titik temunya, apakah nanti badan ini juga merepresentasikan umpamanya dari pemerintah, dari DPR, dari masyarakat," ucap dia.
Ketua Fraksi PKS di DPR ini menyampaikan, bagi DPR hanya ingin meminta objektifitas dalam pengawasan. Sebab, jika nantinya ada pengawasan namun tak memiliki wewenang bakal jadi percuma.
"Kan bisa juga gitu supaya lebih objektif. Buat kami di DPR cuma satu, meminta objektifitas dalam pengawasan. Karena nanti ada pengawas kalau tidak memiliki kewenangan dan objektifitas itu nanti percuma juga pengawas itu," tutur dia.
Sebelumnya peneliti siber dari vpnMentor menemukan adanya kebocoran data pada aplikasi eHAC. Aplikasi yang digunakan oleh warga negara dan warga asing yang hendak bepergian itu menyimpan lebih dari 1,4 juta data dari 1,3 juta pengguna eHAC.
Dari temuan vpnMentor, data yang bocor pada aplikasi eHAC meliputi nomor kartu tanda penduduk (KTP), nomor paspor warga asing, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, pekerjaan, dan foto.
BACA JUGA: Update Corona Dunia 1 September: 218 Juta Kasus, 195 Juta Sudah Sembuh
Selain itu, data termutakhir hasil tes Covid-19, nomor peserta rumah sakit, data dari sebanyak 266 rumah sakit dan klinik di seluruh Indonesia.
Bahkan, nama dokter yang melakukan tes terhadap pelancong, informasi jumlah tes yang dilakukan, dan data tentang jenis pelancong juga mengalami kebocoran.
