Pejabat Ngaku Sudah Dapat Booster, Anggota DPR: Harus Ditindak!

- Jumat, 27 Agustus 2021 | 10:49 WIB
Petugas medis menunjukkan vaksin Moderna saat vaksinasi dosis ketiga untuk tenaga kesehatan (ANTARA FOTO/Umarul Faruq/hp.)
Petugas medis menunjukkan vaksin Moderna saat vaksinasi dosis ketiga untuk tenaga kesehatan (ANTARA FOTO/Umarul Faruq/hp.)

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti perihal sejumlah pejabat yang mengaku sudah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster. Menurutnya sudah jelas booster diperuntukkan bagi kelompok tenaga kesehatan (nakes).

Dengan demikian dia menilai booster vaksin sekarang ini tidak tepat sasaran. Kemudian dia mengkritik tindakan curi start booster vakin ini, sehingga alangkah baiknya dilakukan pendidikan.

"Booster vaksin disiapkan  hanya  untuk nakes yang sudah banyak berguguran dalam tugasnya.  Jika ada pihak yang bukan nakes mengaku telah disuntikkan booster,  itu namanya tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab.  Pelanggaran ini seharusnya  segera ditindak," kata Netty, Jumat (27/8/2021).

Baca Juga: Anggota DPR RI Kritik Penggunaan Booster Vaksin untuk Pejabat, Dinilai Tak Tepat Sasaran

Dia menegaskan sebagaimana Surat Edaran Nomor HK.02.01/1919/2021 menyebutkan bahwa booster vaksin hanya untuk nakes. Menurut Netty, pemerintah harus bersikap tegas  dengan mengusut masalah ini agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang dan otoritas.

"Kemenkes harus segera melakukan evaluasi terkait distribusi dan pelaksanaan booster vaksin di lapangan. Jangan salahgunakan wewenang yang membuat rakyat marah. Untuk dapat vaksin reguler, rakyat harus rela antre berjam-jam, sementara ada pihak yang tidak berhak malah sudah mendapatkan booster dengan cara mudah," imbaunya. 

"Pemberian booster vaksin hanya untuk nakes merupakan langkah tepat. Pengadaan booster  dan proses pelaksanaannya  harus menjadi prioritas dalam refocusing anggaran negara. Para nakes adalah pejuang  yang berhadap-hadapan langsung dengan pasien Covid-19," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Netty,  semua pihak harus bisa menahan diri, karena masih banyak  rakyat yang belum mendapat  vaksin.

"Anggaran negara terbatas, sementara kebutuhan pengadaan vaksin dan pelaksanaannya membutuhkan biaya sangat besar. Rakyat masih banyak yang harus sabar menanti jatah vaksin reguler.  Jadi, kasus penyalahgunaan  booster vaksin seperti ini mencederai hati rakyat. Dimana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat?" tutupnya.
 

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Edi Hidayat

Tags

Rekomendasi

Terkini

X