Taliban berhasil merebut pemerintahan Afghanistan setelah perang selama dua dekade melawan pasukan pemerintah yang di dukung oleh militer Amerika Serikat (AS) dan NATO. Kondisi menjadi tidak menentu khususnya bagi warga negara asing, walaupun Taliban telah menyatakan tidak akan mengganggu WNA salah satunya yang berasal dari Indonesia.
Menanggapi situasi terkini dari Afganistan, anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dapat memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Afghanistan.
"Sejumlah WNI berada di sana, baik yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun yang sedang bekerja di Afganistan secara umum. Keselamatan mereka harus jadi perhatian dari pemerintah. Walaupun ada jaminan keamanan dari Taliban namun seperti adigium peluru tidak punya mata, harus di waspadai dan di pantau perkembangan WNI, bila perlu dan memungkinkan segera dilakukan evakuasi," kata Sukamta kepada Indozone di Jakarta, Kamis (19/8/2021).
Politisi PKS ini menilai seharusnya pemerintah segera menentukan sikap politiknya perihal kondisi di Afghanistan. Diharapkan Indonesia berperan aktif dalam rekonsiliasi damai di sana.
"Sebagai penguasa Afganistan saat ini, Taliban harus bertanggung jawab dengan membangun Afganistan kembali secara damai. Pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Luar Negeri perlu untuk berperan aktif dalam rekonsiliasi damai di Afganistan," tuturnya.
"Indonesia memiliki hubungan baik dengan Afganistan, termasuk Taliban di dalamnya, yang kini menguasai Afganistan. Peran-peran strategis Indonesia di masa lalu menjadi modal saat ini untuk lebih berperan lebih aktif dalam upaya rekonsiliasi damai, membangunan kembali Afganistan," imbuh Sukamta.
Baca Juga: Sah! Lesty Kejora dan Rizky Billar Resmi Menikah, Maskawin Sebesar 72.300 USD
Selain itu, Ketua DPP PKS ini me pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB bersama masyarakat Internasional untuk mendorong Taliban agar tidak lagi menjadikan Afghanistan sebagai tempat berlindung kelompok-kelompok teroris seperti Al Qaeda dan ISIS.
"Perang terhadap terorisme global melawan ISIS , Al Qaeda dan kelompok terorisme lainnya harus dilakukan oleh pemerintah Afganistan yang dipimpin oleh Taliban. Hal ini dilakukan agar tidak terulang perang panjang yang merugikan rakyat Afganistan," imbaunya.
Di sisi lain, Sukamta menilai Indonesia harus mendorong supaya Taliban lebih inklusif, akomodatif, serta moderat sehingga bisa mengakomodir kepentingan dari berbagai pihak, termasuk kaum perempuan untuk bersama membangun Afganistan."
"Sebagai penguasa Afganistan saat ini Taliban memiliki tanggung jawab membawa Afganistan dari kehancuran akibat perang menjadi negara yang bisa kembali menjadi negara normal. Proses pembangunan kembali Afganistan harus melibatkan semua pihak yang ingin membangun Afganistan, berlangsung secara damai dan moderat. Indonesia dan dunia internasional bisa ikut terlibat dan terus mendorong pembangunan kembali di Afganistan," sebut doktor lulusan Inggris ini.
Terkait dengan pengakuan Taliban sebagai pemimpin resmi di Afganistan, pemerintah Indonesia harus segera menentukan sikap dengan memperhatikan situasi dan komunikasi dengan Taliban.
"Parameter-parameter pengakuan secara di fakto dan de yure bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melihat sikap kebijakan Taliban. Keseriusan Taliban dalam melindungi warga negara asing dan mengurus rakyatnya bisa menjadi syarat pengakuan Indonesia bahkan dunia internasional untuk legitimasi kepemimpinan Taliban di Afganistan," tegas Wakil Ketua Bidang Politik Hukum Dan Keamanan FPKS DPR RI ini.
*Ingin Pemerintah Dapat Perhatikan Pengungsi Afghanistan di Indonesia*
