INDOZONE.ID - Menjelang Pilpres 2024 semua partai politik yang akan berlaga terus membangun kominikasi di dalam membangun koalisi guna mengusung capres-cawapres. Ada yang sudah masuk ke dalam koalisi namun akan evaluasi, lalu ada juga yang terus melebarkan sayap komunikasinya.
Semisalnya Partai Persatuan Pembangunan akan mengevaluasi keberadaan mereka di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada Mukernas mendatang. Sementara itu PKS mengatakan, mereka didekati Partai Golkar, meski masih terus mematangkan komunikasi dengan Nasdem dan Partai Demokrat. Hal itu dianggap wajar karena tawar menawar di dalam politik adalah hal lumrah.
“Ya, ini tawar menawar karena persoalan di sana. Kalau satu partai mangkat, keluar maka akan berat dengan yang lain. Sehingga tiap partai di sini punya posisi yang kuat. Karena itu setiap partai belum bisa menyatakan buru-buru untuk bergabung dengan partai A, B selama belum jelas keuntungan politik yang mereka dapatkan dari koalisi itu,“ tegas Pengamat Politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti kepada wartawan, Jumat (30/9/2022).
Dia menambahkan, selama kalkulasinya belum pas, maka proses tawar menawar akan jalan terus, termasuk gertak akan keluar dari koalisi. Apalagi dia menekankan bahwa koalisi tidak ada yang pasti sampai di menit akhir.
Baca Juga: PKS Mulai Komunikasi dengan Golkar, NasDem: Koalisi Masih Bisa Goyang
“Sekarang, mau pakai salam-salaman, hitam diatas putih, itu masih bisa cair, kalau partai partai ini belum mendapatkan keuntungan yang signifikan dari bentuk koalisi-koalisi mereka.” jelas Ray.
Selain itu itu, kemungkinan PKS untuk berkoalisi dengan Partai Golkar maupun lainnya disebut Ray, tergantung Anies Baswedan.
“Kenyataan politik PKS itu Anies. Kalau Anies dengan PDIP, Nasdem, Demokrat, siapa saja, PKS pasti akan ikut,” ungkap Ray.
Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam menilai PPP berada dalam dilema. Menurutnya, PPP lebih cocok bergabung dengan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS.
"PPP akan menghadapi dilema besar. Di satu sisi, PPP akan lebih cocok untuk bergabung dengan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS yang kabarnya akan mengusung Anies sebagai capres," ucapnya.
Baca Juga: Anies Siap Nyapres, Gerindra Respons lewat Kenangan Pengorbanan saat Menangkan Anies
Menurut Umam, ketika PPP mengusung Anies dalam Pilpres 2024, risiko keterpecahan pada basis elektoral relatif bisa dimitigasi. Karena Anies diidentikkan dengan kekuatan politik Islam.
"Dengan ikut mengusung Anies, PPP tidak akan mengalami split ticket voting dan lebih mudah mengonsolidasikan basis pemilih loyalnya, mengingat Anies cukup identik dengan representasi kekuatan politik Islam," tuturnya.
PKS Jalin Komunikasi
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Wasekjen PKS) Ahmad Fathul Bari mengungkapkan PKS memang tengah menjalin komunikasi intensif dengan Demokrat dan Nasdem.
Koalisi itu dimaksudkan untuk bisa mengusung bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang memiliki karakter nasionalis-religius dan berpeluang besar untuk menang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Dengan hasil keputusan tersebut, PKS sudah lebih intensif melakukan komunikasi politik, antara lain dengan Nasdem dan Demokrat, dengan melihat tokoh-tokoh potensial yang mendekati dengan kriteria tersebut," tambahnya.
Meski demikian, PKS tidak menutup komunikasi politik dengan partai lain. Menurut Ahmad, PKS berpegang pada hasil MMS VII PKS dalam menentukan arah koalisi.
"Tetapi komunikasi dengan parpol lain juga tetap berjalan, selama konfigurasi koalisi dapat memenuhi syarat serta tokoh yang akan diusung mendekati dengan kriteria yang diputuskan oleh MMS VII PKS," tandasnya.
