Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono melayangkan kritik terhadap penghargaan yang diterima Pemprov DKI sebagai juara pertama dalam inovasi Flood Control System atau Sistem Pengendalian Banjir.
Diketahui, penghargaan tersebut belum lama ini diraih Pemprov DKI dalam ajang internasional IDC Smart City Asia/Pacific Awards 2022. Namun, menurut Gembong, hal itu tidak bermanfaat bagi warga Jakarta.
“Manfaat yang diterima, akibat penghargaan yang diberikan itu dirasakan oleh rakyat Jakarta atau tidak?” ucapnya kepada awak media, Senin (13/6/2022).
“Saya katakan tidak ada guna bagi warga, walaupun gubernur menerima penghargaan," tambah Gembong.
Baca juga: Dianggap Aneh karena Berhenti Berlayar demi Budi Daya Maggot, Berapa Sih Cuannya?
Pasalnya, menurut Gembong, fakta di lapangan, Jakarta masih saja kebanjiran sampai saat ini dengan sistem yang digunakan. Maka dari itu, ia menyebut, warga ibu kota hingga kini masih merasakan banjir.
Ia pun menyamakan sistem yang meraih penghargaan itu dengan program naturalisasi dan normalisasi. Ia menilai, kedua kebijakan ini bagus secara perencanaan, tapi akhirnya tidak berguna karena tak dilaksanakan.
"Normalisasi atau naturalisasi idenya bagus, tetapi tidak dikerjakan dan tidak berdampak? Ya sama, penghargaan bagus, penilaiannya bagus, tapi faktanya tidak berdampak bagi masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City berhasil menyabet trofi juara pertama di ajang internasional IDC Smart City Asia/Pacific Awards 2022. Raihan ini didapatkan berkat inovasi Flood Control System atau Sistem Pengendalian Banjir.
Capaian ini merupakan yang kedua kalinya secara beruntun bagi Jakarta setelah pada 2021 lewat aplikasi JAKI. Kali ini, Jakarta Smart City berhasil keluar sebagai inovasi terbaik untuk Public Safety — Next-Generation Emergency Services melalui Sistem Pengendalian Banjir.
Kepala BLUD Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha mengatakan sistem ini awalnya dikembangkan setelah terjadi bencana banjir besar pada awal tahun 2020. Tujuannya untuk perbaikan sistem pengendalian banjir yang sebelumnya manual menjadi sistem berbasis manajemen ilmu pengetahuan.
"Untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan diseminasi informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat. Pengembangan sistem ini juga didukung melalui kajian ilmiah yang kami lakukan,” ujar Yudhistira, Jumat (10/6/2022).
