Komisi III DPR RI memastikan rapat dengar pendapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD akan digelar pada Jumat besok (24/3/2023).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan, pihaknya bakal mendengarkan penjelasan Mahfud MD soal transaksi janggal Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Rapat dengan Pak Mahfud @mohmahfudmd Insya Allah kalau ga ada halangan jumat tanggal 24 Maret jam 09.00,” kata Ahmad Sahroni lewat instagram pribadinya @ahmadsahroni88, Senin (20/3/2023).
“Dengan isu yang sama Komisi 3 Minta Penjelasan langsung terkait pelaporan PPATK ke Kemenkeu ada Transaksi 300 T tersebut,” sambungnya.
Baca Juga: Komisi III DPR Geram karena Batal Rapat Bareng Mahfud soal Transaksi Rp300 T di Kemenkeu
Sementara itu, Sahroni menuturkan bahwa rapat bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan digelar pada hari Selasa (21/2/2023).
“Rapat Kerja dengan PPATK @ppatk_indonesia hari Selasa tgl 21 Maret jam 15:00,” ujarnya.
Rapat Batal
Sebelumnya, Raker Komisi III DPR RI dengan Mahfud MD yang sedianya digelar hari ini batal lantaran surat undangan ke Mahfud belum ditandatangani pimpinan DPR.
“Sangat disayangkan rapat dengan menkopolhukam tidak jadi hari ini dikarenakan surat dari pimpinan DPR ke menkopolhukam belum ditandatangani,” kata Anggota Komisi III DPR Habiburokhman kepada wartawan, Senin (20/3/2023).
Baca Juga: Mahfud Siap Blak-blakan soal Transaksi Janggal Kemenkeu Rp 300 T di Depan Anggota DPR
Habiburokhman mengatakan, belum diketahui kapan pertemuan dengan Mahfud MD akan digelar. Sebab, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pada Selasa (21/3) harus mendampingi Presiden Joko Widodo ke Papua.
“Tidak jelas kapan jadwal berikutnya karena besok menkopolhukam mendampingi Presiden ke Papua dan Rabu dan Kamis libur,” ujarnya.
Padahal, kata Habiburokhman, para Anggota Komisi III DPR sudah siap untuk menggelar rapat bersama Mahfud MD hari ini.
Dia khawatir batalnya agenda rapat bersama Mahfud bakal berimbas pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Komisi III DPR lantaran dianggap tidak serius menyikapi persoalan tersebut.
