Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendapat penghargaan atas capaian lima tahun berturut-turut mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan.
Penghargaan dan apresiasi ini disampaikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2019 di Gedung Dhanapala Jakarta, Kamis (12/9).
Dalam sambutannya Sri mengapresiasi komitmen setiap kementerian dan lembaga dalam meningkatkan tata kelola dan pengelolaan keuangan negara dengan pertangungjawaban yang semakin baik.
Ia berharap kedepannya, akan banyak lagi kementerian dan lembaga yang medapat predikat WTP secara berturut-turut, mengingat tren WTP di kementerian dan lembaga terus meningkat. Di tahun 2018 misalnya, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang mendapat predikat WTP sebanyak 81 LKKL. Tahun sebelumnya hanya 79 LKKL saja yang mendapat opini WTP."
"Ini adalah peningkatan yang signifikan dari sebelumnya. Tentunya ini menunjukan suatu komitmen dari pengelolaan keuangan negara terutama dari pengguna keuangan negara untuk bisa melakukan pertanggungjawaban yang semakin baik," ujar Sri.
Di kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang menggembirakan tersebut. Baginya, raihan prestasi tersebut didapat berkat kinerja jajarannya di lingkungan Kemendagri maupun BNPP.
Menurutnya dengan perolehan prestasi ini, dapat memacu kinerja aparatur di lingkungan Kemendagri dan BNPP untuk mempertahankan dan mendapatkan opini yang sama pada tahun mendatang.
Tjahjo yang juga menjabat kepala BNPP ini berharap penghargaan opini WTP yang diterima Kemendagri bisa menjadi motivasi bagi pemerintah pusat dan daerah yang saat ini belum bisa mendapatkan opini tersebut.
"Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah harus secara profesional dan bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas khususnya masalah aset, dan masalah anggaran agar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik," ujarnya.
Predikat WTP adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Kemendagri dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. WTP selama lima tahun berturut-turut ini juga menunjukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Setidaknya ada 4 kriteria yang telah ditetapkan dalam melakukan audit atas LKPP yakni, laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, mengenai kelengkapan bukti yang memadai, pengendalian intern harus baik dan penyusunan harus sesuai undang-undang.
Artikel Menarik Lainnya:
