Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan memanggil penyelenggara Djakarta Warehouse Project (DWP). Hal ini berkaitan dengan adanya laporan ormas FPI, yang menemukan kontrasepsi serta minuman keras dalam gelaran musik pada 13-15 Desember di JIEXPO Kemayoran.
Anies menjelaskan bahwa sebelumnya, tim penyelenggara sudah menandatangi komitmen dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
"Jadi penyelenggara memiliki komitmen sebelum penyelenggaraan mereka menandatangani komitmen tim kita berada di lapangan memantau," ujar Anies usai agenda di kantor PT Food Station Tjipinang Jaya, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (20/12).
Ia memastikan deretan timnya akan mengumpulkan data-data di lapangan dan membandingkan dengan komitmen yang dibuat penyelenggara sebelumnya.
"Terkumpul data-data mereka akan dilakukan pemanggilan untuk ditunjukkan ini komitmennya dibandingkan dengan kenyataannya nanti kita lakukan penilaian," tambahnya.
Ia menegaskan, akan mengumumkan secara terbuka jika hasil dari tim telah rampung. Sebelumnya, anggota FPI memprotes Pemprov DKI agar tidak lagi memberikan izin penyelenggaraan DWP tahun depan.
Mereka mengklaim menemukan benda-benda haram di lokasi Djakarta Warehouse Project (DWP) di Kemayoran, Jakarta Pusat. Beberapa barang haram yang diklaim ditemukan oleh FPI adalah kondom sampai minuman keras.
