Belum genap sepekan Kabinet Indonesia Maju dilantik, pro-kontra mengenai jajaran menteri yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo mengemuka. Sejumlah posisi yang disorot antara lain, Menteri Pertahanan, Menteri Agama hingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Direktur Eksekutif sekaligus pengamat politik dari Parameter Politik Adi Prayitno meramal, Kabinet Indonesia Maju yang dilantik Presiden Jokowi pada 23 Oktober kemarin, hanya akan bertahan hingga satu tahun kedepan.
Adi menilai, dengan komposisi menteri yang 'aneh', Presiden Joko Widodo rentan melakukan reshuffle menteri atau wakil menteri pilihannya, jika dianggap tidak mampu menampilkan performa baik dalam kabinet.
"Kalau liat portofolio, sepertinya ini (kabinet) gak lama. Setahun itu kok rasanya terlalu lama (Untuk di reshufle)," ujar Adi di Jakarta, Sabtu (26/10).
Lebih jauh ia menjelaskan, pernyataannya itu merujuk kepada pemilihan sejumlah menteri yang menurutnya terlalu di luar dari hal umum yang menjadi kebiasaan pemerintahan sebelumnya.
Pemilihan yang dimaksud adalahan, umumnya posisi Menteri Agama yang diisi oleh kader Nahdatul Ulama (NU) dan posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang biasanya identik dengan kader dari Muhammadiyah.
"Kaget dan aneh terhadap politik kita. Sebelumnya kental sekali dengan politik identitas, tapi setelah pembahasan kabinet, semua berbicara atas nama negara," tuturnya.
Ia pun menyindir sejumlah partai yang pada akhirnya memutuskan menjadi koalisi pemerintah Joko Widodo - Ma'ruf Amin, meski sebelumnya selalu gembar-gembor sebagai oposisi. Menurutnya, persepsi masyarakat terkait koalisi dan oposisi bisa saja menjadi salah dengan adanya fenomena Kabinet Indonesia Maju tersebut.
"Politik itu enggak perlu malu-malu. Harusnya sejak awal saja harus terus terang. Bahwa politik itu memang menuju kekuasaan," tuturnya.
"Kalau postur kabinet ini disebut upaya rekonsiliasi, ini namanya rekonsiliasi semu. Kenapa hanya Gerindra yang diajak, padahal yang suka protes di Senayan itu PKS," pungkasnya.
