Pasca adanya peristiwa pemaksaan mundurnya atlet bulutangkis Indonesia dalam ajang All England, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memandang perlunya Kemenpora dan PBSI sebagai pemangku otoritas bulutangkis Indonesia untuk melakukan evaluasi diri.
“Persiapan matang tidak hanya soal bagaimana performa para atlet dan ofisial menghadapi pertandingan, yang tak kalah penting adalah apakah sudah memperhitungkan pula persyaratan lain terkait perhelatan kejuaraan di masa pandemi Covid-19?,” ujar Fikri kepada wartawan, Jumat (19/3/2021).
Kemudian Fikri turut mempertanyakan mengenai jadwal keberangakatan tim bulutangkis Indonesia yang dianggapnya sangat mepet dengan jadwal pelaksanaan. Seharusnya baik Kemenpora dan PBSI bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Mengingat di masa pandemi ini, setiap negara punya kebijakan berbeda terkait pelaksanaan karantina warga asing yang berkunjung.
"Ini jadi poin evaluasi kepada Kemenpora dan PBSI, seharusnya tim yang dikirim memperhitungkan waktu tenggang atau tunggu saat kedatangan di negara tujuan, terutama yang mewajibkan karantina kesehatan," tuturnya.
Lebih jauh, Politikus PKS itu menilai seharusnya tim kontingen Indonesia didampingi oleh diplomat yang mumpuni dalam melindungi hak-hak atlet dan official yang bertanding mewakili RI.
BACA JUGA: Tak Seperti Negara-negara Lain, Presiden Jokowi Dinilai Lebih Cepat Tangani Pandemi
Apalagi berdasarkan kronologis yang disampaikan official, seluruh kontingen bulutangkis Indonesia sudah dipastikan bebas dari Covid berdasarkan hasil tes PCR yang disyaratkan panitia begitu timnas mendarat di Birmingham.
“Sehingga ketika ada dugaan diskriminasi atau ketidak-adilan dalam proses kejuaraan internasional seperti di All England, langsung bertindak saat itu juga,” tuturnya.
Diketahui para pemain Indonesia diminta mundur dari kejuaran All England lantaran pesawat yang ditumpangi atlet ditemukan penumpang tepapar Covid-19.
