Presiden Joko Widodo memerintahkan agar para kepala daerah, TNI dan Polri sigap dalam menangani peristiwa kebakaran hutan dan lahan.
Dia meminta agar mereka tidak membiarkan api telanjur membesar hingga menimbulkan kebakaran hutan dan lahan dalam skala luas.
Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pengarahan untuk peserta "Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021".
"Jangan biarkan api membesar, jangan terlambat sehingga sulit dikendalikan. Ini penting, jangan biarkan api membesar," kata Jokowi dilansir dari ANTARA, Senin (22/2/2021).
Sejumlah kepala daerah yang memiliki kawasan rawan kebakaran hutan hadir pada acara tersebut.
Selain itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjanjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo serta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfur MD dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar juga hadir meski di antaranya secara virtual.
"Sehingga kita semuanya harus tanggap, gubernur, bupati, wali kota, Pangdam, Danrem, Dandim, tanggap, Kapolda, Kapolres, tanggap, ini sebetulnya hanya respon yang cepat saja. Api kecil, siram rampung," tutur Jokowi.
Jokowi juga berharap tidak perlu penyiraman menggunakan helikopter atau lazim disebut water bombing di lokasi kebakaran hutan dan lahan.
"Jika diperlukan dilakukan water bombing, ini sudah sering dilakukan tapi kalau bisa jangan. Ada api kecil, siram, mati, karena water bombing butuh anggaran 'gede' tapi kalau sudah telat mau tidak mau kita pakai itu," kata Jokowi.
Jokowi meminta agar kepala daerah dan petugas di lapangan dapat memprioritaskan upaya pencegahan.
"Pencegahan harus diprioritaskan, jangan terlambat. Di negara besar pun ada kejadian kebakaran yang besar, sampai ada kota yang ikut terbakar. Hal-hal seperti ini betul-betul harus kita jadikan pelajaran. Sekali lagi prioritaskan pencegahan, jangan terlambat," ujarnya.
Selain itu, Jokowi meminta agar manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terkoordinasi.
"Artinya di desa kalau ada api kecil langsung diberitahukan agar bisa tertangani di depan, kalau sudah terlanjur besar baru ketahuan, sulit memadamkan," ucapnya.
Lebih lanjut, Jokowi berharap adanya pemanfaatan teknologi untuk monitoring dan pengawasan dengan sistem dashboard.
