Kebijakan Pemprov DKI yang akan kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) per 14 September 2020 secara otomatis akan mempengaruhi ekonomi di wilayah ibu kota dan daerah penyangga lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
"Pasti ada kontribusi terhadap pertumbuhan bisnis, karena Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis bagi Indonesia. Yang jelas, dampaknya ke DKI Jakarta sendiri terjadi pada aktivitas ekonomi, transaksi, barang dan jasa akan broke dalam waktu singkat," kata Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal pada Indozone, Jumat (11/9/2020).
"Pada saat yang bersamaan juga akan berdampak di daerah Bodetabek, yang menjadi penyangga Jakarta. Dalam konteks lebih luas dan Jakarta yang merupakan kota yang melayani daerah-daerah. Nah ini yang akan berpengaruh dari sisi ekonomi," lanjutnya.
Meskipun demikian, berkaitan dengan isu kesehatan yang menjadi pokok permasalahan saat ini, kebijakan PSBB yang diambil Gubernur Anies Baswedan cukup rasional di tengah tingginya penyebaran Covid-19 di Jakarta.
"Kalau kita mempertimbangkan dari sisi kesehatan, sebenarnya PSBB ini salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan. Karena selama ini, ketika dilakukan new normal kasusnya terus meningkat, penyebaran wabahnya masih terus meningkat, sehingga harus dievaluasi," terangnya.
Dalam kondisi ini, ia menambahkan agar kebijakan PSBB diikuti dengan langkah penegakan aturan dalam mendisiplinkan masyarakat untuk tetap mengikuti dan mentaati protokol kesehatan.
"Harus ada tindakan terhadap kondisi tersebut sehingga PSBB harus lebih tegas untuk penanggulangan wabah. Walaupun secara ekonomi akan ada dampak dalam jangka pendek," tuturnya.
"PSBB saja tidak cukup harus ada langkah ikutan untuk penegakan pemantauan pelaksanaannya dalam mendorong kedisiplinan masyarakat. Kalau hanya PSBB dan tidak ada penegakan aturan dan pemantauan aktivitas masyarakat juga susah. Jadi tidak efektif," ujarnya.
Untuk mendukung kebijakan ini, Pemprov perlu mengambil langkah ekonomi untuk sektor-sektor terdampak khususnya sektor informal yang akan langsung merasakan dampaknya. Mereka bisa diberi stimulus ada bantuan untuk meredam dampak tersebut.
"Harus ada stimulus ada batuan pemerintah daerah untuk meredam dampak tersebut. Misalnya BLT bagi UMKM, usaha mikro, bansos bagi orang miskin harus dipercepat untuk DKI dan wilayah yang melakukan PSBB," tutupnya.
