Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas pendisiplinan melawan COVID-19, saat menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju pada Jumat (29/1) di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.
Presiden Jokowi menilai penerapan PPKM periode 11 Januari hingga 24 Januari tidak berjalan efektif. Jokowi menyebut implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten.
"Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena indeks mobility-nya ada. Di beberapa provinsi, COVID-nya masih naik," kata Jokowi dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (31/1).
Jokowi mengatakan, dalam implementasi di lapangan, mobilitas masyarakat masih tinggi meski ada penerapan PPKM.
"Sebetulnya esensi PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat, di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi," ungkapnya.
Jokowi meminta jajarannya melibatkan pakar epidemiologi saat menyusun kebijakan. Dia menilai implementasi PPKM belum baik.
Oleh karena itu Jokowi meminta penerapan PPKM dievaluasi, agar penularan virus tersubut bisa ditekan.
"Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan, tapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa 3M itu," sambung Presiden Jokowi.
