Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak takut sama sekali dengan kabar kepulangan Rizieq Shihab, yang dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada 10 November 2020.
Hal itu disampaikan Mahfud saat berbincang dengan Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando, yang ditayangkan kanal YouTube Cokro TV.
Kata Mahfud, Istana bahkan tidak pernah membahas Rizieq secara khusus, apalagi menganggap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu sebagai momok. Mahfud bahkan membandingkan Rizieq dengan sosok Ayatullah Khomeini, pemimpin revolusi Iran yang mahsyur itu.
"Pemerintah tidak pernah menganggap Rizieq Shihab serius. Karena Rizieq Shihab bukan Khomeini. Kalau Khomeini, mau pulang dari Paris seluruh rakyatnya mau menyambut karena Khomeini orang suci. Kalau Rizieq Shihab kan pengikutnya nggak banyak juga kalau dibandingkan umat Islam di Indonesia pada umumnya. Jadi kami nggak khawatir soal Rizieq. Itu satu," kata Mahfud.
Selain tidak menganggap Rizieq sebagai ancaman, Istana, kata Mahfud, juga tidak peduli Rizieq mau pulang atau tidak.
"Yang kedua, soal Rizieq Shihab mau pulang mau enggak, itu urusan Rizieq Shihab. Kita gak boleh menghalangi," katanya.
Dicekal Pemerintah Arab Saudi
Dalam wawancara itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Rizieq bukan dicekal oleh pemerintah RI, melainkan oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap menggalang dana secara ilegal untuk kepentingan politik.
"Dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Dianggap melakukan kegiatan-kegiatan politik sehingga dicekal," terang Mahfud.
Soal mengapa kini Rizieq bisa pulang, kata Mahfud itu lantaran kasusnya sudah dicabut oleh pemerintah Saudi karena tidak cukup bukti.
"Nah, sesudah itu diurus, beberapa waktu lalu, kira-kira sebulan atau tiga minggu lalu, itu Arab Saudi sudah mencabut itu bahwa itu tidak cukup bukti. Kasus itu dicabut sehingga dia tidak lagi menjadi tersangka atau orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum," katanya.
Mahfud menerangkan bahwa Pemerintah Saudi sempat mengira Rizieq menerima amplop, yang lantas diduga untuk urusan politik.
"Nah dulu kenapa disebut menghimpun uang atau dana politik secara ilegal, dulu ya tuduhannya itu salah karena kalau ada yang datang ke dia biasa kan orang Indonesia biasa kasih bisyarah namanya. Bisyarah itu uang, amplop, begitu. Lalu oleh pemerintah Arab Saudi dicatat, diberi garis merah bahwa ini ndak boleh keluar, ini melakukan penghimpunan uang secara ilegal untuk kegiatan politik. Itu sudah dicabut," jelasnya.
Masih menurut Mahfud, Rizieq memilih pulang sekarang karena tidak ingin diketahui publik bahwa dirinya pulang karena dideportasi.
"Satu hal yang belum dicabut, dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini, dia ingin pulang tapi tidak ingin dengan cara dideportasi. Dia ingin pulang dengan cara terhormat, gitu," kata Mahfud.
