Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, banyak kepala daerah yang terjerat tindak pidana korupsi karena faktor gaji yang kecil.
Menurutnya, gaji itu tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pejabat kepala daerah.
Menurut Alex, kalau gajinya kecil maka 'godaannya gede'. Hal ini disampaikannya usai menyaksikan penandatanganan pernyataan komitmen implementasi sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi terintegrasi oleh seluruh kepala daerah di Bengkulu, Rabu (7/4/2021).
"Kita harus jujur mengakui tidak mungkin kita berharap seseorang bekerja profesional ketika penghargaan terhadap profesionalitasnya itu tidak diberikan," kata Alex dilansir dari ANTARA.
Alex menyebut selama ini dirinya sudah banyak menerima keluhan dari kepala daerah soal gaji yang terlalu kecil. Keluhan itu didengarnya saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia.
Bahkan, kata Alex, ada kepala daerah di Indonesia yang hanya memiliki gaji pokok sekitar Rp1,3 juta ditambah tunjangan Rp15 juta per bulan.
Menurut Alex, keluhan itu masuk akal mengingat tugas dan tanggung jawab kepala daerah sangat besar. Terutama dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang dipimpin.
Apalagi, kata Alex, rata-rata kepala daerah di Indonesia mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di angka sekitar Rp1 triliun.
Untuk menyikapi kondisi ini, KPK mendorong kepala daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak serta sektor lainnya dan tidak bergantung pada APBN.
"Kami sudah sampaikan itu ke Kemenpan RB. Sama Bapak Presiden dan Kementerian Keuangan juga pernah kami singgung, tetapi kembali lagi semua itu nanti berdasarkan kemampuan keuangan negara," ujarnya.
Kendati demikian, Alex menyebut sebesar apa pun gaji, ketika kepala daerah tersebut tidak memiliki integritas, maka tetap berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.
Terlebih, kata Alex, diperlukan biaya yang besar agar seseorang bisa terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada.
"Kalau biaya politik itu kecil, setidak-tidaknya ketika seseorang terpilih sebagai kepala daerah dia tidak mikir bayar utang, sehingga betul-betul tenaga dan pikirannya bisa memikirkan bagaimana rakyat bisa sejahtera," pungkas Alex.
