Pengunduran diri Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri Malaysia diterima oleh Raja Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Senin, (24/2/2020) malam, kata Kepala Sekretaris Pemerintah Mohd Zuki Ali.
Namun, kabar terbaru menyebut bahwasanya raja masih menunjuk Mahathir sebagai perdana menteri sementara sampai perdana menteri baru dipilih, sesuai dengan Pasal 43 (2) (a) Konstitusi Federal.
Mahathir Mohamad dikabarkan memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai keberatan terhadap "upaya jahat" untuk menumbangkan dan merusak mandat rakyat yang diberikan kepada koalisi Pakatan Harapan (PH).
"Dalam periode ini, dia (Mahathir Mohamad ) akan mengurus administrasi negara sampai perdana menteri baru dipilih dan kabinet dibentuk," kata Mohd Zuki dalam sebuah pernyataan seperti mengutip Channel News Asia, Senin (24/2/2020).
Pasal 43 (2) (a) menetapkan bahwa raja harus menunjuk seorang perdana menteri untuk memimpin Kabinet dan anggota parlemen.
Seperti diketahui Mahathir Mohamad (95) mengajukan pengunduran dirinya ketika berhenti sebagai ketua Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) di tengah spekulasi bahwa akan ada pemerintahan baru yang dibentuk untuk menggantikan Pakatan Harapan (PH) sebagai partai koalisi yang berkuasa.
Ini terjadi sehari setelah presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), Anwar Ibrahim, mencatat adanya pengkhianatan oleh mitra koalisi untuk memecah PH.
Sementara itu, Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin, mengumumkan pada hari ini juga bahwa partai tersebut telah keluar dari PH.
Sebelas anggota parlemen dari PKR, termasuk wakil presiden Mr Azmin Ali, juga menyatakan "resign" dari partai dan PH untuk membentuk blok independen di parlemen.
Serangkaian tindakan itu dilihat sebagai upaya untuk memblokir suksesi yang telah lama dijanjikan oleh Anwar sebagai perdana menteri berikutnya.
Meskipun demikian, Anwar dan Partai Aksi Demokratik (DAP) mengatakan bahwa Mahathir Mohamad tidak berperan dalam upaya untuk menciptakan koalisi baru.
