Sejumlah kapal nelayan China masih bertahan di Perairan Natuna, Kepulauan Riau, hingga Minggu (5/1). Mereka tidak mengindahkan imbauan pemerintah RI untuk meninggalkan daerah tersebut.
Meski konflik semakin memanas, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, memilih bersikap tenang. Dia meminta semua pihak tidak terprovokasi terhadap situasi di Natuna.
Edhy mengatakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta sejumlah lembaga terkait untuk menjaga kedaulatan dan meningkatkan pengawasan di wilayah Natuna.
"Ini kan hubungannya dengan keamanan dan kedaulatan negara, yang penting kita cool. Tidak usah terlalu terpancing, yang penting kita semua kompak," kata Edhy di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (6/1).
Kapal China yang 'memancing' di Natuna bukanlah kasus pertama. Pada April 2019 hingga saat ini, dikabarkan ada ribuan kapal yang terpantau sistem monitoring pemerintah RI di Perairan Natuna.
Namun, Edhy menegaskan harus memastikan jenis ribuan kapal tersebut. Ada kemungkinan kapal-kapal itu melintas wilayah Natuna hanya sekadar untuk pergi berdagang atau transportasi.
"Kalau ribuan kapal itu kan memang daerah padat, tempat lalu-lalang. Sekarang permasalahannya itu jenis kapal apa saja. Kita jangan terpancing, jangan terprovokasi. Kita harus cool menyikapi ini, yang jelas kedaulatan di atas segalanya," tutur Edhy.
Menurut Edhy, pemerintah sudah mengambil langkah tegas terkait kapal asing di Natuna. Buktinya adalah ketika Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengamankan 3 kapal nelayan Vietnam, Jumat (3/1).
"Kita sudah menangkap 3 kapal, sekarang sudah ada di Pontianak," ujar Edhy.
