Kebijakan pemerintah melarang aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat mengadakan acara buka puasa bersama mendapat tanggapan dari Menparekraf Sandiaga Uno. Menurut Sandiaga, aturan ini hanya berlaku untuk ASN dan pejabat umum, bukan masyarakat umum.
"Larangan buka bersama untuk ASN dan pejabat. Kita garis bawahi ya, ini larangan hanya untuk para Menko, Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah dan tidak berlaku bagi masyarakat umum," ujar Sandiaga Uno dalam Weekly Briefing, Selasa (28/3/2023).
Baca juga: Presiden Jokowi Tegaskan Larangan Bukber Bukan untuk Masyarakat, tapi Internal Pemerintah
Menparekraf mengatakan, aturan tersebut menjadi ajakan bagi para pejabat negara untuk menunjukkan kepedulian selama bulan suci Ramadan. Jika ada anggaran cukup, bisa disisihkan kemudian diberikan bagi yang membutuhkan.
"Mari kita berikan kepada yang benar-benar membutuhkan, kaum dhuafa, fakir miskin dan anak yatim yang perlu difasilitasi untuk buka puasa bersama," imbaunya.
Selain itu, menurut Sandiaga, momen bulan Ramadan menjadi pengingat untuk menjunjung pola hidup sederhana dan memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat.
Baca juga: Ngabuburit Bareng Apical: Dari Bazaar UMKM, Edukasi HET hingga Bukber
"Untuk tugas dan fungsi kita, yaitu pelayanan publik dan kebangkitan ekonomi, serta penciptaan usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat kita," jelasnya.
Lebih lanjut Sandiaga memprediksi, bulan Ramadan ada potensi kenaikan omzet diperkirakan mencapai 35 - 45 persen. Untuk itu para UMKM diharapkan bisa menangkap peluang tersebut, sehingga bisa menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk naik kelas.
"Selama bulan Ramadan ini biasanya akan banyak permintaan terutama produk kuliner seperti kurma, takjil," pungkasnya.
Artikel Menarik Lainnya:
