Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak naiknya harga tiket transportasi umum yang mau tidak mau harus disesuaikan karena beban operasional yang tinggi.
“Memang sudah ada komunikasi dari Organda. Kita pasti sesuaikan kita tahu sebelum harga minyak naik sparepart juga sudah naik duluan. Namun dengan kenaikan minyak ini kita harus ikuti karena itu sudah keputusan pemerintah,” kata Chandra Lubis Dirut PT ALS kepada Indozone, Rabu (14/9/2022).
Namun demikian kata Chandra Lubis kenaikan harga tiket itu masih dalam tahap kemampuan penumpang angkutan darat.
Pilihan menaikkan harga tiket bus itu harus diambil untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan.
“Penyesuaian itu tidak juga mengurangi kebutuhan masyarakat pengguna jasa angkutan darat. Kami tetap hitung cost juga, tapi tidak terlalu membebani terlalu berat masyarakat,” katanya.
Apalagi ALS kata Chandra saat ini sudah melayani penumpang mulai dari Sumatera hingga Jawa Timur.
Hanya saja dampak dari penyesuaian kenaikan itu dirasakan perusahaan otobus (PO) terkait penjatahan konsumsi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Beberapa minggu setelah naik, bus-bus kita masih dijatah dibeberapa galon (SPBU). Kita merasa kecewa juga. Pengisian minyak tidak boleh full,” katanya.
Untuk pengisian tangki minyak bus yang biasanya kapasitas 300 liter hanya boleh mengisi maksimal cuma Rp 300 ribu.
Jika harga solar setelah alami kenaikan jadi Rp6.800, maka sopir bus hanya diperkenankan mengisi sebanyak 29,4 liter. Sementara sisanya harus diisi di SPBU lain.
Ini yang membuat PO bus kecewa dan berakibat pada kenyamanan penumpang karena harus banyak berhenti dibeberapa tempat SPBU. Waktu tempuh pun menjadi bertambah.
“Mobil kan jadinya setiap pergerakan harus isi lagi. Ini yang meresahkan penumpang kita. Harusnya kan diisi full dengan angka yang sudah sesuai kebutuhan pemerintah harusnya bisa seperti biasa, normal gitu,” katanya.
Heran subsidi buat ojek online
Dalam kurun waktu 10 tahun kemudian (tahun 2022), angkutan umum penumpang makin berkurang. Angkutan pedesaan, angkutan kota dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) cukup banyak yang hilang.
