Pemerintah Jepang berencana membantu mendanai perjodohan penduduknya melalui sistem AI (artificial intelligence) atau kecerdasan buatan yang lebih canggih. Upaya ini dilakukan demi membendung angka kelahiran yang terus menurun di Negeri Sakura tersebut.
Dilansir dari Reuters, Selasa (8/12/2020) jumlah kelahiran di Jepang turun 5,8% pada 2019 menjadi sekitar 865.000. Ini merupakan angka kelahiran tahunan terendah yang pernah ada di Jepang. Penyebabnya adalah penurunan jumlah perkawinan dan kenaikan usia perkawinan.
Pemerintah daerah di Jepang pun memanfaatkan sistem perjodohan dengan kecerdasan buatan untuk mencarikan pasangan bagi warganya. Namun kriteria yang dipertimbangkan lebih kepada pendapatan dan usia. Sistem ini akan dinilai berhasil apabila ada kecocokan yang sama persis.
Menurut surat kabar Yomiuri Shimbun, pendanaan dari pemerintah pusat yang terbaru diperkirakan akan memungkinkan akses ke sistem yang memasangkan seseorang dengan orang lainnya bahkan jika pendapatan atau usia yang diinginkan berbeda.
Sistem semacam itu telah diperkenalkan di sejumlah prefektur Jepang, dengan mempertimbangkan hobi dan nilai-nilai serta mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Namun biayanya lebih mahal.
BACA JUGA: Ternyata Ada Rahasia Dibalik Resepsi Mewah Rp14 T, Jadi Bencana & Terancam Diselidiki
Saitama, sebuah kota di utara Tokyo disebut telah menghabiskan sekitar 15 juta yen (setara dengan Rp2 miliar) pada tahun fiskal hingga Maret 2019. Hasilnya cukup menggembirakan karena ada sekitar 21 pasangan yang menikah dari perjodohan tersebut.
Pemerintah Jepang menunjukkan data jumlah pernikahan turun 200.000 dari tahun 2000 hingga tahun lalu. Inilah penyebab Jepang rela menggelontorkan anggaran untuk menjodohkan para warganya.
Disebutkan Yomiuro, pemerintah pusat akan menjamin sekitar 60% dari biaya sistem AI yang lebih rumit, dari angka 2 miliar yen untuk melawan penurunan angka kelahiran. Seorang pejabat Kantor Kabinet mengkonfirmasi angka tersebut.
"Kami hanya mencairkan uang untuk melawan penurunan angka kelahiran, terserah bagaimana pemerintah daerah membelanjakannya," tandasnya.
