Negara Hanya Untung Rp11 Juta, Edhy Prabowo Tetap Ngotot Ekspor Benih Lobster

- Rabu, 3 Maret 2021 | 18:05 WIB
Edhy Prabowo (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Edhy Prabowo (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Mantan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian KP, M. Zulficar Mochtar mengungkap bahwa memang sejak awal menjabat, Edhy Prabowo ngotot ingin melakukan ekspor benih lobster.

Edhy diketahui resmi menjadi Menteri KKP pada November 2019. Kengototan Edhy ini membuat tim akhirnya mendorong agar ekspor benih lobster diizinkan.

"Dalam berbagai pertemuan formal, informal, seminar, lokakarya, Pak Menteri menggambarkan benih lobster ini harus diekspor dengan berbagai pertimbangan. Sehingga tim yang melakukan 'review' kebijakan yang mendorong agar boleh diekspor dan dibudidayakan," kata Zulficar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Padahal, di era Susi Pudjiastuti benih lobster tegas dilarang diekspor karena dikhawatirkan hidup lobster tidak berkelanjutan.

Hingga akhirnya Edhy Prabowo meneken Peraturan Menteri yang mengizinkan budidaya dan ekspor benih lobster dan mengubah sejumlah kebijakan menteri pendahulunya.

Padahal, menurut Zulficar sebenarnya ekspor benih lobster tidak menyumbang pemasukan signifikan untuk negara, karena belum dilengkapi dengan aturan Penghasilan Negara Bukan Pajak (BNBP).

-
Zulficar Mochtar (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

"Peraturan Menteri soal ekspor benih itu baru bisa beroperasi dengan benar bila ada ketetapan PNBP. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada ketetapan PNBP, jadi negara tidak kebagian apa-apa di situ," kata Zulficar.

Negara hanya untung Rp11 juta dari 40 juta benih lobster yang diekspor. Namun, Edhy Prabowo tetap ngotot agar ekspor benih lobster dilakukan.

Edhy Prabowo mendorong agar ekspor benih lobster ini bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran benih. Pada akhirnya, Zulficar memilih mundur dari jabatannya karena tidak cocok dengan kebijakan Edhy Prabowo.

"Saya mundur karena tiga alasan, pertama melihat kebijakan di kementerian yang tidak mengarah keberlanjutan dan tidak pro poor, kedua tata kelola tidak sepenuhnya dijalankan, dan ketiga komitmen antikorupsi diragukan," kata Zulficar.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Zega

Tags

Rekomendasi

Terkini

X