Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi tindak lanjut pengembangan Vaksin Nusantara oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM.
Kedua instansi itu memutuskan untuk penelitian dan melakukan publikasi ilmiah terhadap vaksin gagasan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Menurut Azis, pengembangan Vaksin Nusantara memang sepatutnya dilanjutkan dan diiringi dengan publikasi ilmiah, baik nasional maupun internasional.
Dengan begitu, maka semua pihak terkait bisa dan terbuka melakukan kajian-kajian.
"Lanjutkan saja, sehingga bisa menghindarkan penilaian negatif. Tentu dibarengi dengan jurnal ilmiah agar publik juga mengetahui," kata Azis dilansir ANTARA, Selasa (20/4/2021).
Azis mengatakan, kesalahan prosedur dalam penelitian merupakan hal yang wajar dalam sebuah pengembangan.
"Sejak awal saya menyarankan untuk duduk bersama, lakukan dialog dan komunikasi antarpihak terkait, sehingga dapat dicapai pemahaman bersama, guna mengetahui sekaligus memperbaiki apa-apa saja yang dirasa perlu dilengkapi dan disempurnakan," ujar Azis.
Azis menjelaskan, pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 3 September 2020 telah membentuk Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 guna mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia.
Tim itu bertugas mengembangkan vaksin COVID-19 produksi dalam negeri yang diberi nama Vaksin Merah Putih.
Vaksin dalam negeri bertujuan untuk menciptakan kemandirian pemenuhan kebutuhan vaksin COVID-19 ke depannya.
Riset Vaksin Merah Putih dilakukan oleh enam lembaga dalam negeri, yakni Lembaga Eijkman, LIPI, UI, UGM, ITB dan Unair.
Sementara untuk uji klinis, produksi dan pendistribusian diserahkan kepada perusahaan BUMN PT Bio Farma.
"Diharapkan langkah yang dilakukan dapat mengakomodir keinginan para peneliti yang merupakan anak bangsa yang telah berpartisipasi untuk menemukan vaksin dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia dan mengantisipasi kekurangan vaksin di Indonesia," kata Azis.
DPR akan terus mendorong Pemerintah bersama BPOM untuk memberikan penjelasan secara gamblang kepada masyarakat mengenai disepakatinya penghentian pengembangan Vaksin Nusantara untuk keperluan vaksinasi massal, ujar Azis.
