Sejumlah pakar hingga masyarakat mengusulkan agar Pemerintah untuk melakukan lockdown guna mengantisipasi lonjakan kasus positif Covid-19. Lalu apakah DPR setuju dengan desakan tersebut?
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, adanya usulan agar pemerintah untuk melakukan lockdown perlu dikaji lebih dahulu.
“Saya pikir ada pendapat masyarakat, pendapat pakar itu salah satu gagasan yang mungkin perlu dikaji oleh pemerintah. Untuk menjadi salah satu opsi dalam menekan laju Covid-19,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/6/2021).
BACA JUGA: Ketua DPR Desak Pemerintah Berlakukan PSBB Terbatas
Hanya saja, lagi-lagi Dasco menekankan lockdown perlu kajian yang matang. Karena langkah yang diambil oleh pemerintah pasti harus mengutamakan keselamatan masyarakat.
"Namun perlu dengan kajian yang matang. Menurut saya karena yang paling penting pemerintah harus mengambil langkah langkah yang mengutamakan keselamatan masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut, menurut Dasco adalah penerapan protokol kesehatan yang sangat disiplin oleh masyarakat. Terpenting sekarang ini masyarakat harus tidak keluar rumah dan mengurangi mobilitas.
"Kepada masyarakat kami imbau untuk ditengah pandemi yang lonjakan tinggi ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tidak keluar rumah apabila tidak perlu. Ada aturanya di DKI misalnya yang WFH hanya 75 persen di rumah," tandas Dasco.
Sebelumnya diwartakan, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai pemerintah harus berani radikal dalam mengambil keputusan guna menangani pandemi Covid-19. Apalagi belakangan ini tren kasus baru kembali naik.
"Pemerintah harus berani radikal (mengambil keputusan penanganan Covid-19)," kata Hermawan dalam acara daring bertajuk 'Surat terbuka kepada Presiden RI:Prioritaskan Keselamatan Rakyat di tengah pandemi', Minggu (20/6/2021).
Menurut Hermawan ada dua opsi yang bisa diambil pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 saat ini. Dimana mengambil keputusan pembatasan sosial berskala besar nasional atau mungkin lockdown regional.
Artikel Menarik Lainnya:
