Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, memandang pembentukan Detasemen Kawal Khusus Kementerian Pertahanan (Denwalsus Kemenhan) oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, bukan sesuatu yang urgen.
“Terkait pembentukan Detasemen Kawal Khusus Kementerian Pertahanan oleh Menhan Prabowo Subianto, hemat saya tidak menjadi sesuatu yang urgen saat ini,” kata Christina saat dihubungi Indozone, Selasa (13/4/2021).
BACA JUGA: Menhan Prabowo Hadiri Langsung Peluncuran Pesawat Tempur KFX/IFX di Korea Selatan
Sebagai institusi sipil, kata Christina, pemberlakuan protokoler di Kementerian Pertahanan tentunya sama dengan kementerian yang lain. Di mana biasa dikenal dengan sebutan Pamdal (pengamanan dalam) atau dengan istilah nama lainnya.
Di sisi lain, jika memang ada kebutuhan khusus, Menhan dapat berkoordinasi dengan TNI-Polri, tanpa perlu membentuk Detasemen Khusus. Dalam praktiknya selama ini terkait aturan protokol tamu asing setingkat Presiden diatur oleh Paspampres, baik pengawalannya maupun jajaran kehormatannya.
“Termasuk juga tamu asing setingkat menteri yang datang ke Indonesia, pengawalannya menjadi tanggung jawab Pam VVIP Polri,” urainya.
Oleh sebab itu, Politisi Partai Golkar ini menilai daripada membentuk yang baru, alangkah baiknya memaksimalkan kekuatan yang ada.
“Daripada membentuk yang baru, saya berpendapat sebaiknya memaksimalkan saja yang sudah ada,” tutur Christina.
Sebelumnya Jubir Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan Denwalsus bukanlah hal baru. Satuan ini sama dengan pasukan jajar kehormatan yang biasanya menyambut tamu militer negara lain.
"Sejak lama sudah ada di bawah kendali Mabes TNI yang ditugaskan di Kemhan RI," kata Dahnil.
