Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pemerintah dapat menyampaikan hasil evaluasi dari pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali. Menurut Puan, hasil evaluasi ini penting diketahui masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak kebijakan ini sebelum diperpanjang kembali oleh pemerintah.
Mantan Menko PMK ini melanjutkan, setelah pemerintah menyampaikan kekurangan PPKM Darurat yang dimulai pada 3 Juli 2021 lalu.
“Lalu juga harus dipaparkan apa saja dampak positif PPKM Darurat yang sudah dirasakan hingga saat ini. Meski dampak positifnya katakanlah masih kecil, tetap harus disampaikan agar masyarakat yakin kita sudah di jalan yang benar,” kata Puan, Sabtu (17/7/2021).
Baca Juga: Puan Maharani Sebut Vaksin Berbayar Bantu Masyarakat
Dia menekankan pemerintah harus segera menentukan langkah ke depan karena PPKM Darurat kembali diperpanjang hingga akhir Juli, sehingga ada gambaran masyarakat dalam merencanakan aktivitasnya.
Menurut Puan, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lewat komunikasi yang baik, saat-saat ini adalah hal yang paling krusial agar PPKM Darurat berikutnya bisa berjalan efektif. Pemerintah jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan rakyat ini.
“Perlu membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Bahwa ada dampak nyata PPKM Darurat ini meski kasus masih fluktuatif. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan masyarakat selama PPKM darurat termasuk perpanjangannya,” tegas dia.
Selain evaluasi, menurut Puan, pemerintah harus menjelaskan langkah-langkah PPKM Darurat berikutnya. Seperti halnya mengenai sistem monitoring akurat per daerah.
“Misalnya akan ada sistem monitoring yang akurat berdasar teknologi digital per daerah, pelaksanaan testing yang lebih masif untuk tentukan langkah kedepan, penambah kamar rumah sakit dan isoman serta menggenjot pelaksanaan Vaksinasi,” tuturnya.
Politisi PDIP ini kembali menyoroti, masih rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19. Menurutnya, hal ini tidak sepatutnya terjadi ketika keselamatan rakyat benar-benar menjadi landasan gerak para pemangku kebijakan.
“Refocusing anggaran harus diarahkan untuk menyelamatkan nyawa rakyat di situasi kedaruratan seperti sekarang,” tegas Puan.
Ia berujar anggaran penanganan Covid-19 perlu segera diserap untuk belanja hal-hal yang mendesak, seperti pembukaan rumah sakit darurat dan layanan telemedicine bagi pasien isoman.
"Di situasi seperti ini, semangat gotong royong harus dicontohkan dengan nyata oleh pemerintah pusat dan daerah, tanpa harus saling tunggu apalagi lempar tanggung jawab," tandasnya.
