Anggota Komisi IV DPR Hermanto menyoroti adanya aktivitas eksplorasi dan perambahan hutan yang berlebihan oleh sejumlah pihak yang berkontribusi terhadap beragam bencana seperti banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan.
Hermanto dalam rilis di Jakarta, Minggu (24/010), menegaskan bahwa akar dari permasalahan ini adalah perbuatan pribadi atau korporasi yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, namun ingin menikmati hak-hak yang dimiliki.
"Kalau kita tidak memperhatikan bagaimana menjaga lingkungan, hal ini bisa menyebabkan eksplorasi hutan yang berlebih-lebihan yang mengakibatkan terjadinya longsor dan banjir," kata Hermanto.
Ia mengingatkan bahwa masih ada kasus terkait sektor kehutanan seperti membangun di kawasan air, tidak memperbaiki tebingan, dan tidak memperhatikan ekosistem kawasan hutan di beragam daerah.
Selain itu, ia mengatakan bahwa adanya kepemilikan lahan di hutan yang sangat eksploratif, yang jumlah penguasaannya sangat luas dan kemudian dieksplorasi sedemikian rupa, juga mengakibatkan eskalasi deforestasi dan mencari manfaat untuk kepentingan korporasi tanpa melakukan reklamasi (reboisasi).
Hermanto mengatakan harus ada kebijakan dan penjelasan yang mendalam mengenai sebab terjadinya peristiwa banjir ini.
"Kita harus melihat sebabnya apa, inilah yang seharusnya kita dalami sehingga informasi terkait faktor, variabel, kendala, dan solusi banjir ini dapat diidentifikasi," katanya.
Menurut dia, persoalan bencana ini sangat multidimensi, aspeknya sangat besar dan luas sehingga tidak bisa dihadapi dengan cara-cara yang reaktif serta harus ada sebuah kebijakan yang komprehensif.
Sebagai penutup, Hermanto mengingatkan pemerintah untuk mengajak rakyat melakukan penanaman kembali pada hutan dan daerah aliran sungai, serta mengingatkan untuk tidak membuat bangunan-bangunan pada pinggir sungai serta tebing yang dapat menyebabkan banjir terulang lagi.
