Presiden Jokowi hingga Menkeu Sri Mulyani kesal melihat masih ada Pemerintah Daerah (Pemda) yang membiarkan dana ratusan triliun Rupiah mengendap di bank.
Padahal, uang itu seharusnya segera dibelanjakan untuk menggenjot pembangunan. Bukan sekali ini saja, penahanan dana di bank oleh Pemda juga terjadi pada tahun lalu.
Dana sebesar ratusan triliun Rupiah itu ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemda untuk mendukung APBD. Namun, bukannya dibelanjakan, malah dibiarkan di bank.
Tak tanggung, dana simpanan tersebut mencapai Rp182,33 triliun, naik 11,22%dibandingkan Februari 2021 sebesar Rp163,95 triliun.
"Jadi instrumen fiskal yang seharusnya melakukan countercyclical, kemudian mampet atau tidak berjalan waktu ditransfer ke APBD. Karena berhenti kemudian terjadi lag atau jeda," kata Sri Mulyani dalam Musrenbangnas 2021, Selasa (4/5).
Dana dari pemerintah pusat tersebut di antaranya termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Presiden Jokowi pernah mengkritisi hal ini pada tahun 2020 silam saat Indonesia masuk jurang resesi. Rupanya, ada dana mengendap di bank hingga Rp170 triliun milik Pemda.
Saat itu, Presiden sudah meminta agar Pemda segera meningkatkan belanja untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Kala itu, Presiden Jokowi mengungkap Sumatera Selatan sebagai daerah yang realisasi belanja APBD-nya paling rendah.
Tampaknya, peringatan Presiden Jokowi hanya dianggap angin lalu saja, karena situasi serupa kembali terulang pada tahun ini.
