Belum lama ini beredar informasi yang narasinya mengatakan dana haji telah diinvestasikan pemerintah. Informasi itu menyebut, dana haji yang semula Rp144 triliun kini tersisa Rp44 triliun di rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Berikut bunyi narasi dari informasi tersebut:
"100 trilyun dari 144 trilyun dana haji ternyata sudah di investasikan ke berbagai pihak. Praktis hanya tersedia dana 44 trilyun saja yg liquid saat ini yg berada pada rekening BPKH," tulis pengunggah informasi di akun Facebook miliknya.
Faktanya, informasi tersebut tidak benar, palsu atau hoaks.
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu menjelaskan, alasan pemerintah membatalkan pemberangkatan haji tahun 2021 karena mempertimbangkan kesehatan, keselamatan dan keamanan.
"Alasan utamanya adalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah haji sesuai dengan Keputusan Menteri Agama/KMA 660/2021," tegas Anggito di Jakarta dikutip Kamis (10/6).
BPKH juga akan meminta izin kepada pemilik dana saat melakukan investasi. Izin itu tercantum di sebuah surat kuasa (akad wakalah) dari Jemaah Haji kepada BPKH sebagai wakil yang sah dari Jemaah untuk menerima setoran, mengembangkan dan memanfaatkan untuk keperluan Jemaah haji melakukan perjalanan ibadah haji.
Untuk keamanan, BPKH memastikan bahwa dana haji di Bank Syariah telah dijamin oleh LPS
"Dana Haji milik Jemaah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan jadi terlindungi dari gagal bayar sesuai dengan Surat LPS nomor S-001/DK01/15 Januari 2020."
Selain itu, dana haji juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tertuang di LK BPKH 2018 & 2019 dengan opini WTP.
"Untuk LK BPKH 2020 masih dalam proses audit oleh BPK," ujarnya.
