DPR mengapresiasi Kementerian Luar Negeri Indonesia berhasil mendesak Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menegaskan status ilegal pemukiman Israel di Palestina.
Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai desakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui negosiasi panjang, yang dilakukan saat Pertemuan DK PBB Palestina di New York.
"Pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan Palestina dan di akui sepihak oleh Amerika jelas menohok akal sehat kita, Alhamdulillah 10 Anggota tidak tetap DK PBB masih punya hati nurani dan akal sehat, hormat kami untuk semua" ucapnya, melalui keterangan tertulis, Jumat (22/11).
Ia menjelaskan ini kali pertama setelah sekian lama Presiden DK PBB gagal diberikan mandat untuk berbicara atas nama DK terkait isu Palestina. Atas dorongan Indonesia, 10 anggota tidak tetap DK PBB mengeluarkan pernyataan bersama untuk menghentikan pembangunan tersebut.
Politisi PKS ini juga meminta Pemerintah melakukan penggalangan dana bantuan untuk meringankan beban korban serangan Israel dan menghimbau masyarakat Indonesia memberi bantuan material dan spiritual kepada korban serangan Israel ini melalui lembaga resmi.
“Amanah konstitusi meminta kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina, perlu langkah bersama menggalang solidaritas sebagai umat Islam kita harus membantu meringankan dan dengan segala daya upaya kita untuk menolong Rakyat Palestina baik material maupun moril," katanya.
