Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid menduga ada kepentingan politik terselubung dengan hasrat kekuasaan di balik wacana melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Sebab Anwar memandang pada kondisi saat ini dan komitmen bangsa ini saat reformasi waktu itu, sangat tidak relevan wacana amandemen konstitusi digaungkan.
Di sisi lain dalam perkembangannya, berhembus isu atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang sebenarnya bertolakbelakang dengan agenda reformasi dahulu yakni membatasi kekuasaan agar tidak terjebak pada praktek otoritarianisme.
"Saya pikir ini wacana yang terkadang ndak masuk akal. Karena negara ini berbasis konstitusi di mana pembatasan kekuasaan itu adalah hal yang final kita sepakati semenjak reformasi, jika terus seperti ditiupkan kita curiga jangan-jangan benar ada yang coba bermain dengan konstitusi kita," ujar Anwar, Jumat (3/9/2021).
Namun demikian, dia berkata amandemen konstitusi adalah hal yang wajar. Sepanjang amandemen itu membawa agenda yang menitikberatkan pada kepentingan bangsa dan negara.
BACA JUGA: Ramai Karangan Bunga Dukung Interpelasi Anies, Begini Respons Wagub DKI
Ditekankannya amandemen UUD ini bukan kepentingan segelintir elit yang haus akan sebuah kekuasaan.
"Amandemen yang terbatas saya yakini harusnya bukan terkait wacana masa jabatan tapi bagi kepentingan masyarakat terutama bagi perumusan program strategis kebijakan negara," beber dia.
