Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin memberikan pandangannya terkait sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dimana isi Perpres itu mengizinkan investasi minuman keras.
“Patut saya apresiasi pencabutan perpres ini karena memang miras lebih banyak membawa hal negatifnya. Ke depan Pemerintah harus lebih mengutamakan masukan para pakar serta tokoh masyarakat dalam menentukan kebijakan,” tutur Azis kepada wartawan, Selasa (2/3/2021).
Meskipun mengapresiasi, Azis mengingatkan ke depannya pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan harus mengutamakan masukan dari pakar ataupun tokoh masyarakat. Serta memperhatikan aspek masyarakat hingga kesehatan.
“Ke depan Pemerintah harus lebih mengutamakan masukan para pakar serta tokoh masyarakat dalam menentukan kebijakan. Pemerintah harus memperhatikan dampak kebijakan tersebut terhadap berbagai aspek, seperti aspek kesejahteraan masyarakat, sosial, ekonomi, dan juga kesehatan,” beber Azis.
Selain itu, Politikus Partai Golkar ini mengharapkan Pemerintah lebih memperhatikan dan mendukung investasi yang lebih membawa hal positif dan membuka lapangan pekerjaan. Dengan dapat menyerap para pekerja yang saat ini banyak menganggur.
"Peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sangat diharapkan, demi mendukung dan mempermudah investasi di setiap daerah dengan membantu mempermudah izin serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor dan UMKM,” tandasnya.
