The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Usulan Anies soal Sanksi Pidana Pelanggaran Covid-19 akan Disahkan Akhir Juli
Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta. (INDOZONE/Sarah Hutagaol)
News

Usulan Anies soal Sanksi Pidana Pelanggaran Covid-19 akan Disahkan Akhir Juli

Penanggulangan Covid-19.

Kamis, 22 Juli 2021 11:17 WIB 22 Juli 2021, 11:17 WIB

INDOZONE.ID - DPRD DKI telah menerima draf rancangan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam usulannya, Anies menginginkan adanya penambahan sanksi pidana kepada pelanggar protokol kesehatan, dan menambahkan wewenang khusus ke Satpol PP sebagai penyidik.

Usai menerima usulan Perda itu, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menyebut dokumen akan dibahas terlebih dahulu oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan ditargetkan selesai pada akhir Juli.

“Bapemperda DPRD DKI bersama eksekutif terkait akan segera mencermati dan menyampaikan hasilnya pada Paripurna, Kamis 29 Juli 2020 pukul 10.00 WIB,” ucap Taufik dikutip dari laman resmi DPRD, Kamis, (22/7/2021).

Ia pun memberi isyarat bahwa DPRD akan menyetujui usulan perubahan Perda oleh Anies itu demi penanganan pandemi Covid-19, dan berharap aturan tersebut bisa membuat kasus Covid-19 melandaikan di ibu Kota.

"Ini kan baru mau kita bahas. Insyaallah (DPRD) setuju karena ini untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan Jakarta ke depan, dan kesehatan masyarakat," terangnya.

Sekadar diketahui, dalam rancangan perubahan Perda COVID-19 Anies menambah dua pasal di antara Pasal 32 dan 33, yakni Pasal 32A dan 32B, yang berisikan tambahan  sanksi pidana.

Di situ tertulis apabila pelanggar yang mengulangi perbuatan tidak memakai masker setelah diberi sanksi kerja sosial dan administratif, maka akan dipidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp500.000.

Selanjutnya untuk pelaku usaha seperti perkantoran, industri, perhotelan, transportasi, hingga rumah makan yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol kesehatan dan telah mendapat hukuman pencabutan izin, maka akan dijatuhkan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp50.000.000.

Selain itu, Anies juga menyelipkan satu pasal di antara Pasal 28 dan 29, yakni Pasal 28A yang memuat aturan mengenai penyidikan pelanggar ketentuan PPKM.

BACA JUGA: Pemprov DKI Sebut Pasien Covid-19 Tak Perlu Tes Ulang Setelah Isolasi 2 Minggu

Dalam penambahan pasal tersebut, Anies ingin Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI seperti Satpol PP memiliki kewenangan sebagai penyidik.

Artinya, penyidik ini berwenang menerima laporan, melakukan pemeriksaan, meminta keterangan dan bukti, memeriksa tanda pengenal orang yang diduga melakukan pelanggaran aturan, mengambil sidik jari, memotret serta memberikan hasil penyidikan kepada polisi dan pengadilan negeri untuk ditetapkan hukuman pidana.
    


Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Susi Fatimah
Utami Evi Riyani
Sarah Hutagaol
JOIN US
JOIN US