Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyoroti anggaran dalam penanganan Covid-19 tahun 2022 yang turun 42,4 persen. Ia mengingatkan pemerintah agar turunnya anggaran penanganan Covid jangan sampai mengorbankan insentif tenaga Kesehatan (nakes) dan juga jaminan keluarga nakes yang meninggal dunia dalam berjuang melawan Covid sebagaimana yang dijanjikan.
"Pada APBN 2021 anggaran penanganan Covid mencapai Rp201,2 triliun dengan fokus pada vaksinasi dan testing/tracing. Sedangkan pada RAPBN 2022 anggaran penanganan Covid akan dianggarkan Rp115,9 Triliun dengan fokus penanganan yang lebih variatif banyak,” ujar Mufida kepada wartawan dikutip Minggu (29/8/2021).
Pada RAPBN 2022, dalam anggaran penanganan Covid-19 target yang dicapai lebih besar untuk penanganan pandemi. Namun sangat disayangkan anggaran malah meluncur tajam dan turun 42,4 persen dari tahun 2021.
Baca Juga: Epidemiolog UI Sebut Nakes di Indonesia Tipu Masyarakat Soal Obat Ivermectin Untuk Covid
Padahal, sambung Politikus PKS ini fokus dan sasaran yang ingin dicapai pemerintah dalam membebaskan Indonesia dari Covid lebih besar dan beragam.
“Target dan fokus diantaranya adalah testing, tracing, treatment, perawatan pasien Covid-19, vaksinasi, obat Covid-19, insentif nakes, penanganan kesehatan daerah. Namun sangat disayangkan justru anggarannya menurun sangat drastis hingga 42,4 persen," tanyanya.
"Saya tidak paham mengapa pemerintah justru menurunkan anggaran demikian besar, yang berbanding terbalik dengan target yang besar,” imbuh Mufida.
Menurut Mufida, target yang ambisius dari pemerintah agar seluruh masyarkat Indonesia divaksin sepertinya akan mengendor bila anggaran penanganan vaksin tahun 2022 akan dikurangi.
Faktanya di lapangan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum divaksin dan banyak daerah yang masih kekurangan stok vaksin. Sehingga target vaksininasi sampai sampai akhir 2021 pesimis bisa dicapai dengan kondisi yang ada, yang artinya akan bergeser ke 2022.
Selain itu, tutur Mufida, turunnya anggaran Covid 2022 tidak boleh mengorbankan insentif nakes dan juga keluarga nakes yang gugur dalam berjuang mengangani Covid-19. .
“Nyatanya realisasi insentif nakes tahun 2021 yang setelah satu semester baru 0,12 Triliun dari alokasi Rp1,44 triliun atau baru 8,3 persen. Padahal selama 1 semester ini, Indonesia mengalami 2 kali puncak gelombang Covid,” kata dia.
Selain soroti penurunan anggaran Covid, Dalam rancangan APBN 2022 ini Mufida pun soroti cakupan peserta penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 96,8 juta orang.
Artinya jumlahnya sama dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19. Padahal pandemi Covid ini telah berdampak sangat besar terhadap Kesehatan dan ekonomi masyarakat.
“Penerima PBI JKN dialokasikan 96,8 juta padahal dampak pandemi covid-19 sangat besar dan menyebabkan jumlah keluarga miskin maupun pengangguran meningkat," jelas Mufida.
