Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, sepakat bekerja sama dengan Komite I DPD RI melakukan pengawasan dan pembinaan desa.
"Kami sepakat dengan Komite I DPD RI untuk saling bersinergi dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan, pemberdayaan, pemerintahan, dan kemasyarakatan Desa," ucap Abdul dalam rapat kerja bersama Komite I DPD RI, di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (26/11).
Halim menjelaskan pengawasan dan pembinaan dilakukan terhadap peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan, pemberdayaan, dan pemanfaatan dana desa disetiap pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan Kemendes PDTT.
"Khususnya dalam menetapkan Desa-Desa prioritas Pembangunan agar terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian Desa," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik, mengatakan dalam catatan dan temuan DPD RI di lapangan, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik, meminta Kemendes PDTT untuk memperhatikan beberapa hal dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, antara lain kedaulatan desa dan desa adat, serta formulasi dana desa.
Kemudian juga evaluasi terhadap tahapan penyaluran, dan penyerapan dana desa agar penggunaannya sesuai kebutuhan desa tanpa menghilangkan otonomi desa.
