Voxpol Center baru-baru ini melakukan studi atau survei terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.
Hasilnya, sebanyak 73,7% masyarakat menolak atau tak setuju Jokowi menjabat tiga periode. Sisanya, yakni 34,4% mengatakan bahwa wacana itu merupakan bagian dari kemunduran demokrasi.
"Survei ini juga menemukan angka yang cukup tinggi sebesar 73,7% publik menyatakan tidak setuju jika masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode. Hanya sebesar 22,6% publik menyatakan persetujuannya terhadap penambahan masa jabatan presiden tersebut," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago dalam rilis survei nasional yang bertajuk "Jokowi Cukup 2 Periode? Meneropong Peta Elektoral 2024, Capres Potensial Pengganti Jokowi", Sabtu (3/7/2021).
Pangi melanjutkan, alasan kemunduran demokrasi sebanyak 34,4%, regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan mandeg 28,2%, menghindari tumbuh subur KKN dan oligarki 9,9%, tidak mau menjadi pengkhianat demokrasi 8,7%, dan jebakan ranjau bagi presiden 4,6%.
Kemudian mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani Covid-19, hasilnya adalah 59,2% dari total gabungan antara sangat memuaskan dan memuaskan. Sedangkan 32,5% lagi merupakan total gabungan antara kecewa dan sangat kecewa saat survei dilaksanakan.
"Publik menilai kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, sudah tepat sebesar 48,9%, tidak terarah sebesar 29,9%, dan tidak tepat sebesar 17,7%. Kalau dicermati secara kuantitatif, penilaian sebagian besar masyarakat merasa kebijakan pemerintah selama ini dalam menangani kasus covid sudah tepat," katanya.
