Menparekraf Sandiaga Uno meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi langsung program-program Kemenparekraf pada 2021 mencegah terjadinya korupsi.
"Kunjungan kami menyampaikan keinginan untuk meningkatkan program pendampingan oleh KPK pada Kemenparekraf untuk tahun 2021. Kami akan fokus pada program-program kita tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu," kata Sandiaga saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (21/1) dikutip dari ANTARA.
Ia mengatakan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan penghidupan bagi 34 juta rakyat Indonesia. Namun, kata dia, saat ini lapangan kerja banyak yang terdampak akibat pandemi COVID-19 dan terpuruknya ekonomi.
"Oleh karena itu, kami di Kemenparekraf akan bergerak cepat, gerak bersama, kami 'gaspol' dalam melakukan program-program yang membantu masyarakat. Tentunya dengan aspek tata kelola yang baik atau 'good governance' dan tentu mempertahankan integritas, transparansi, akuntabilitas," ujar Sandiaga.
Selain itu, ia mengatakan dalam pertemuan dengan KPK tersebut juga membahas gagasan program pendidikan antikorupsi di Politeknik Pariwisata.
Terakhir, Sandiaga juga meminta KPK turut mengawasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Kemenparekraf.
"Kita juga akan meminta pendampingan untuk LHKPN agar budaya kita untuk terus melaporkan LHKPN dan gratifikasi bisa terinstitusionalisasi di Kemenparekraf," ujar dia.
