Pegiat antikorupsi Emerson Yuntho melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang menuntut perbaikan di lingkungan Samsat dan Satpas. Ia ingin Jokowi membenahi praktik pungutan liar yang masih terus terjadi.
"Bapak Presiden, saya adalah warga yang lebih 20 tahun merasa resah dan prihatin dengan pelayanan publik khususnya di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan Satuan Administrasi SIM (Satpas) yang hingga saat ini belum bebas dari praktik pungutan liar dan percaloan," kata Emerson dalam surat terbukanya, dikutip Jumat (17/9).
Praktik pungli yang terus terjadi pun selalu mendapatkan keluhan dari masyarakat.
"Terkait layanan administrasi kendaraan di Samsat, warga sering kali dipaksa atau terpaksa melakukan tindakan melanggar hukum dengan cara menyuap atau memberikan uang kepada petugas. Membayar sesuatu tidak semestinya dan tanpa bukti penerimaan yang sah," katanya.
Tak cuma itu, ia juga menyoroti soal pembuatan atau perpanjangan SIM di Satpas yang dinilai tak masuk akal dengan ujian teori dan praktiknya.
"Dengan model ujian praktik seperti ini, publik percaya Lewis Hamilton akan gagal mendapatkan SIM A dan Valentino Rossi juga tidak mungkin memperoleh SIM C di Indonesia," katanya.
Karenanya, ia melayangkan surat itu ke Presiden agar praktik pungli tak lagi terjadi.
“Kami meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk membenahi Samsat dan Satpas secara extraordinary dan tidak dengan cara biasa-biasa yang telah terbukti gagal. Bapak Presiden bisa perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri untuk bereskan masalah ini secara permanen sehingga tidak terjadi di kemudian hari," ujarnya lagi.
Emerson diketahui juga membuat petisi di change.org bertajuk 'Benahi SAMSAT dan SATPAS, Bersihkan dari Pungli dan Calo'. Hingga kini petisi itu sudah ditandatangani oleh 258 dari target 500 orang.
