Indonesian Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menonaktifkan Irjen Pol Eko Indra Heri sebagai Kapolda Sumatera Selatan lantaran dinilai tidak profesional. Hal ini merupakan buntut dari sengkarut kasus hibah dana Rp 2 triliun.
"Dalam menangani kasus sumbangan itu, IPW mendesak Kapolri Jenderal Sigit Listyo menonaktifkan Kapolda Sumsel," kata Plt Ketua Presidium IPW Sugeng Teguh Santoso saat dikonfirmasi Indozone, Selasa (3/8/2021).
IPW juga meminta Kapolri untuk memeriksa Irjen Eko. Hal ini lantaran Irjen Eko sempat menerima secara simbolis dana hibah tersebut.
"Pasalnya Kapolda Sumsel yang langsung menerima sumbangan secara simbolis dari anak bungsu Akidi Tio, Heriyanti. Namun, uang untuk penanganan Covid-19 di Palembang dan Sumsel itu belum dapat dicairkan," beber Sugeng.
Menurutnya, Irjen Eko tidak perlu menerima secara simbolis bantuan uang tersebut karena bukan tupoksi atau tugasnya sebagai Kapolda. Selain itu, Sugeng menyebut Irjen Eko tidak profesional saat menerima secara simbolis dana tersebut.
"Kapolda Sumsel tidak profesional, tidak cermat, tidak jeli. Seharusnya Kapolda melakukan tindakan kepastian hukum bahwa dana Akidi Tio itu memang ada sebelum melakukan jumpa pers," kata Sugeng.
Sekedar informasi, anak Akidi Tio, Heriyanti sempat menyerahkan bantuan untuk penanganan Covid-19 senilai Rp 2 triliun ke Polda Sumsel. Bantuan itu sendiri sebelumnya sempat diterima langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri.
Seiring berjalannya waktu, dana senilai Rp 2 T tersebut tak kunjung cair. Polda Sumsel sendiri bergerak memeriksa Heriyanti dalam kasus ini.
