Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan pandangannya soal terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurutnya, apabila Presiden Jokowi atau jajarannya tetap diam seperti saat ini, maka Refly menduga Jokowi memberikan restu atas kudeta yang dilakukan Moeldoko.
"Kalau presiden keep silent, artinya membiarkan saja. Beralasan bahwa ini adalah konflik internal, tapi at the sama time tetap menjadikan Moeldoko sebagai KSP, walaupun secara hostile merebut atau men-take over jabatan di Partai Demokrat, maka bisa dipastikan bahwa Presiden Jokowi pun menyetujui bahkan barangkali berada di balik take over tersebut," terang Refly dalam kanal Youtube pribadinya, dikutip pada Senin (8/3).
Refly pun menyarankan agar Jokowi segera mencopot Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Tujuannya agar pemerintah tak dikaitkan dalam konflik internal Demokrat yang melibatkan Moeldoko.
"Persoalannya bukan soal rangkap jabatannya, tetapi soal memastikan yang namanya Istana bersikap atau bertindak netral. Karena kalau Istana tidak memberikan sanksi apa-apa kepada Moeldoko, maka Istana atau Presiden Jokowi dengan gampang akan dituduh berada di balik semua ini," ujarnya.
Refly menambahkan, terlibatnya Moeldoko membuat perkara ini bukan lagi konflik internal Demokrat. Sehingga presiden diminta untuk tegas demi menjaga netralitas dan menghindari prasangka buruk dari masyarakat.
"Saya kira anggota Demokrat yang menyelenggarakan KLB tidak akan mempertimbangkan Moeldoko seandainya yang bersangkutan tidak menjabat di pemerintahan, ya sekelas KSP ini misalnya," sebut dia.
"Sekarang di hari-hari ke depan kita akan lihat apakah Presiden Jokowi netral, atau sesungguhnya Jokowi berada di balik semua ini atau paling tidak memberikan endorsement secara diam-diam," sambungnya.
