PPKM Darurat Diperpanjang atau Tidak, Puan Minta Pemerintah Memutuskan dengan Data

- Senin, 19 Juli 2021 | 12:21 WIB
House Speaker Puan Maharani (ANTARA/DPR RI/pri/MY)
House Speaker Puan Maharani (ANTARA/DPR RI/pri/MY)

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah  agar dapat memastikan kebijakan PPKM Darurat merupakan momentum krusial untuk membuktikan kepada rakyat bahwa segala upaya konstruktif terus dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Berikan pemahaman yang lebih baik ke masyarakat bahwa pembatasan mobilitas dan aktivitas yang harus dilakukan saat ini memang harus dilakukan. Jawab juga kesabaran rakyat menjalaninya dengan hasil nyata pengendalian dan penanganan pandemi,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (19/7/2021).

“Pastikan rakyat yang sakit bisa mendapat perawatan di rumah sakit. Perbanyak rumah sakit darurat, bila rumah sakit yang ada tidak lagi mampu menampung. Pastikan obat-obatan dan oksigen tersedia, termasuk untuk yang menjalani isolasi mandiri,” beber Puan.

Baca Juga: Puan Minta Komunikasi Publik Pemerintah soal Pandemi Covid-19 Diperbaiki

Puan mengatakan, PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak, harus diputuskan berdasarkan data yang juga transparan ke publik. Kemudian diperpanjang atau tidak, lanjut dia, juga harus segera ada kepastian ke publik dengan argumentasi dan tujuan yang berlandaskan data dan fakta.

Kemudian isyarat mengenai rencana pemerintah memperpanjang pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat disuarakan oleh sejumlah menteri, termasuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan. Sebelumnya, wacana itu juga diungkap oleh Menko PMK Muhadjir Effendy.

“Semua dengan tujuan rakyat pun paham ke mana arah jalan kita semua yang sekarang harus membatasi mobilitas demi memutus rantai penyebaran Covid-19 yang masih terus memakan korban ini,” tegas Puan.

Politikus PDIP ini menyoroti beragam fakta dan pemberitaan terkait masyarakat yang menjalani isolasi mandiri (isoman) karena terpapar wabah ini agar dapat diperhatikan baik pemerintah pusat ataupun daerah.

“Pastikan mereka yang menjalani isoman juga mendapatkan akses dan layanan untuk berobat dengan mudah dan cepat, di kondisi yang masuk kategori tidak perlu ke rumah sakit sekalipun,” jelas Puan.

Dia menekankan kondisi mereka yang menjalani isoman mengalami pemburukan dan berisiko kematian juga karena kesulitan mendapatkan obat dan pasokan nutrisi untuk tambahan imunitas yang diperlukan.

“Kalau anggaran ada, delivery dalam program hingga ke daerah adalah tantangan yang butuh diselesaikan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Jadikan program bersama, yang melibatkan juga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dengan anggaran dari APBN sekalipun,” lanjut Puan.

“Tidak semua orang punya tabungan atau sumber-sumber penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal mereka sehari-hari bila tak ada kebijakan nyata dari pemerintah dan uluran tangan banyak pihak,” beber Puan.

Selain penanganan dan pengendalian Covid-19 di Pulau Jawa, Puan menegaskan pemerintah untuk tidak lengah dengan situasi di daerah di luar Pulau Jawa. Terlebih lagi, fasilitas dan akses kesehatan di luar Pulau Jawa pun punya tantangan tersendiri.

“Jangan sampai kecolongan lonjakan kasus di luar Pulau Jawa,” imbau Puan.

Halaman:

Editor: Fahmy Fotaleno

Tags

Rekomendasi

Terkini

X