Anggota Komisi DPR RI Fraksi PKB Syaiful Bahri Anshori menilai berkembanganya teknologi informasi yang kian pesat juga memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah maraknya hoaks atau berita bohong di tengah masyarakat.
Menurutnya, berita hoaks di masyarakat ini bisa menjadi sebuah pintu masuk bagi paham fundamentalisme dan radikalisme. Dikhawatirkan bakal merontokkan kohesi sosial masyarakat.
"Hoaks menjadi pintu masuk paham fundamentalisme dan radikalisme yang berpotensi merontokkan kohesi sosial masyarakat," kata Syaiful kepada Indozone, Jumat (23/4/2021).
Sementara Tenaga Ahli Menteri (TAM) Kominfo RI Devie Rahmawati mengatakan, pihaknya berupaya untuk terus mempersempit digital divide di Indonesia dengan pembangunan infrastruktur digital yang membuat seluruh masyarakat Indonesia dapat terkoneksi satu sama lain dengan lancar melalui jaringan internet.
Baca Juga: Warga India Masuk ke Jakarta Ada yang Positif Covid-19, Wagub DKI: Sudah Dikarantina
Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran hoaks yang kian cepat. Sehingga masyarakat dapat terhindar dari informasi yang tidak sehat.
“4 (empat) modul literasi digital yang diluncurkan Kominfo, Japelidi dan Siberkreasi dimaksudkan untuk membangun sistem imunitas masyarakat dari berbagai informasi yang tidak sehat, aman dan bermanfaat. Mengingat kecepatan penyebaran hoaks misalnya, melebihi kecepatan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi, “ ujar Devie.
Maka dari itu, masyarakat harus memiliki kecakapan digital yang memegang teguh etika dan budaya yang berlandaskan Pancasila. Dari sinilah kehadiran modul literasi digital memiliki peran yang sama krusialnya dengan membangun jaringan internet dari segi infrastruktur.
“Pada tahun 2024 mendatang, Kominfo akan memastikan minimal 50 juta masyarakat Indonesia telah terdukasi dan memiliki kecakapan digital melalui empat modul ini. Secara spesifik, tahun ini ditargetkan sebanyak 12,5 juta masyarakat menerima literasi digital,” tutup Devie.
