Pengurus Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang gelar jumpa pers perdana pada Kamis (11/3/2021).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di kediaman Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang ditunjuk sebagai ketua umum partai versi KLB Deli Serdang tersebut, di Jakarta.
Meski demikian, pada kesempatan itu tidak nampak turut hadir bersama sejumlah pengurus tersebut.
Dalam jumpa pers tersebut salah satu perintis KLB, Darmizal mengatakan kantor pusat kubu Moeldoko nantinya akan bertempat di Jalan Pemuda Nomor 712 Rawamangun, Jakarta Timur.
Keterangan itu mengklarifikasi berbagai pemberitaan yang menyebut kediaman pribadi Moeldoko akan jadi markas sementara pengurus Demokrat versi KLB.
"Tempat ini adalah kediaman pribadi Ketua Umum Partai Demokrat Jenderal TNI (Purn) Dr H Moeldoko. Kami diberikan kesempatan memakai tempat ini pada hari ini saja karena kebetulan ibu (istri Moeldoko) dan keluarga lainnya sedang berada di luar kota," kata Darmizal memberi pengantar pada sesi jumpa pers.
Dalam kesempatan itu pula, ia menerangkan markas Partai Demokrat versi KLB yang bertempat di Jalan Pemuda merupakan tempat bersejarah bagi perjalanan partai.
"Tempat itu dipinjamkan oleh Bapak Jhoni Allen Marbun yang hari ini jadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat," sebut Darmizal.
Sementara itu, mengenai ketidakhadiran Moeldoko pada acara jumpa pers dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang itu, Darmizal mengatakan hal tersebut tidak menjadi masalah.
"Di sini super team. Di sini. Kalau tidak ada ketua umum, ada wakil ketua umum, sekretaris jenderal," ucapnya.
Dalam sesi jumpa pers itu, beberapa pengurus Demokrat versi KLB yang hadir, di antaranya Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB Jhoni Allen Marbun, politisi Max Sopacua, Razman Nasution, dan beberapa pengurus partai dari daerah, di antaranya Papua Barat.
Sesi jumpa pers di kediaman Moeldoko hari ini kembali membahas beberapa isu, di antaranya mengenai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat versi AHY yang diyakini melanggar Undang-Undang Partai Politik, latar belakang KLB di Sibolangit, serta isu-isu terkait lainnya.
