Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (/L), pemerintah daerah (pemda) serta berbagai pihak non-pemerintah terkait untuk memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelesaian kemiskinan ekstrem berjalan tepat sasaran.
"Pada tahun 2021 ini, saya ingin mengingatkan kita semua untuk dapat memastikan bahwa seluruh program dapat menjangkau 35 kabupaten (dan kota) prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem," kata Wapres, Selasa (28/9), mengutip Antara.
Wapres minta pihak terkait untuk memiliki pemahaman terkait definisi kemiskinan ekstrim, yakni masyarakat dengan keseimbangan kemampuan belanja Rp27.000/hari.
Hingga akhir 2021, Pemerintah menargetkan penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga nol persen di tujuh provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Dari masing-masing provinsi, dipilih 5 kabupaten dan kota dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi, sehingga total daerah yang menjadi target penyelesaian sebanyak 35 kabupaten dan kota.
"Penduduk miskin ekstremnya ada 10,68 juta, yang sekarang kita tangani dalam 2021 ini 20 persennya," katanya.
Daerah yang menjadi target penyelesaian kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat ialah Cianjur, Bandung, Kuningan, Indramayu, dan Karawang; di Jawa Tengah ada Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang, dan Brebes; di Jawa Timur ada Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, dan Sumenep; serta di Nusa Tenggara Timur ada Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur.
Sedangkan daerah di Provinsi Maluku ada Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Maluku Barat Daya; di Papua Barat ada Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat, dan Manokwari Selatan; serta di Papua ada Jayawijaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Deiyai.
