Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena mengingatkan bahwa keputusan pemerintah untuk memperpanjang PPKM darurat level 4 di Jawa-Bali harus dibarengi dengan kepatuhan masyarakat di sektor hulu.
"Inti dari semua yang dilakukan ini adalah hulu kita memastikan bahwa prokes (protokol kesehatan) tetap berjalan, dan dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat (dan) seluruh pemimpin," kata Melki kepada Indozone, Senin (26/7/2021).
Ia menyampaikan dengan menekan prokes di sektor hulu diharapakan bisa menekan angka positif sehingga tak ada lagi virus yang menyebar ke masyarakat dan menyukseskan pelaksanaan PPKM level 4 yang sampai 2 Agustus 2021.
Baca Juga: Aturan PPKM Level 4, Pengunjung Restoran Boleh Makan di Tempat, Tapi Cuma 20 Menit
"Pelaksanaan prokes yang ketat di sektor hulu betul-betul bisa menahan angka positif dan menekan untuk orang bisa tidak saling menularkan satu sama lain," beber dia.
PPKM level 4 dilaksanakan dengan pelonggaran untuk usaha kecil. Di mana sejumlah aturan diubah dari pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat.
Pasar selain kebutuhan pokok bisa buka kapasitas maksimum 50 persen dengan jam buka terbatas. Usaha-usaha kecil seperti pedagang kaki lima diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai jam tertentu.
"Dan tentu juga dengan prokes yang ketat itu berbagai kegiatan yang dibuka secara terbatas ini juga tetap tidak menjadi boomerang baru," tegas Melki.
Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti kerumunan yang ditimbulkan dari program vaksinasi. Melki tak mau program vaksinasi di lapangan malah membuat kerumunan sehingga ke depannya diharapkan tak kembali terjadi.
"Termasuk juga vaksinasi di lapangan yang pasti menimbulkan kerumunan harus dilakukan dengan prokes yang ketat, karena di tempat vaksinasi yang kami lihat sebagian berjalan baik. Sebagian lagi masih tidak menjalankan prokes masih perlu dirapihkan lagi pola vaksinasi di Indonesia," tandas dia.
