Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyarankan agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bijak menggunakan hak interpelasi di DPRD.
Hal itu disampaikan Riza menanggapi rencana PSI mengajukan hak interpelasi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal banjir.
"Semua hak itu digunakan harus secara bijak, baik untuk mencapai tujuan dalam rangka mencapai kepentingan bangsa serta Jakarta ke depan," kata Riza dilansir dari ANTARA, Jumat (26/2/2021).
Menurut Riza, tidak boleh ada kepentingan selain melihat kebijakan pemerintah secara utuh. Kendati begitu, Riza mempersilakan anggota DPRD bertanya tentang kinerja Pemprov DKI Jakarta.
Sebab, kata dia, pihaknya memang selalu melibatkan legislatif dalam merencanakan penanggulangan banjir.
"Saya kita selama ini antara eksekutif dengan legislatif, sudah baik hubungannya. Kami dalam perencanaan pembangunan, termasuk terkait banjir, semua kita komunikasikan dengan legislatif, dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bappenas" ujarnya.
Riza pun mengkkaim bahwa penanganan banjir di Ibu Kota saat ini berjalan cukup baik. Air cepat surut dan jumlah pengungsi yang semakin turun dari tahun ke tahun.
"Kalau melihat fakta dan data, Alhamdulillah Jakarta satu-satunya provinsi yang dalam waktu sehari surut (banjirnya), bahkan Pak Gubernur mencanangkan enam jam surut. Sejak kapan? Sejak banjir selesai, sejak banjir kiriman berhenti, ukurannya enam jam," katanya.
Sebelumnya, PSI akan mengajukan hak interpelasi terkait kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani banjir yang terjadi di DKI Jakarta belakangan ini.
PSI menduga Anies menghambat kerja dinas-dinas Pemprov DKI untuk atasi banjir.
"Terkait dengan bencana-bencana banjir yang terjadi, khususnya di Februari 2021 ini, kami akan menggunakan hak interpelasi terkait permasalahan pencegahan banjir di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan," kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Untayana saat konferensi pers virtual, Kamis (25/2/2021).
Justin menilai bahwa hak interpelasi harus diajukan lantaran Anies diduga tidak menjalankan berbagai aturan.
Bahkan menghambat kinerja dinas-dinas Pemprov DKI untuk menangani banjir.
Padahal, menurut dia, penanganan banjir di DKI Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 terkait RPJMD.
