Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mengeluarkan keputusan terkait Partai Demokrat. Hasilnya pemerintah menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum).
"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 maret 2021 ditolak," kata Menkumham Yasonna Laoly dalam konfrensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).
Yasonna menjelaskan mengapa Kemenkumham menolak permohonan dari hasil KLB lantaran. Terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi.
"Dari hasil verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagamana disyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan belum dipenuhi antara perwakilan DPD, DPC tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC," jelas Yasonna.
Diketahui sebelumnya, DPP Partai Demokrat di bawah pimpinan Moeldoko resmi mendaftarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara kepada Kementerian Hukum dan HAM pada Senin, (15/3/2021).
BACA JUGA: Ketua KPK Firli Bahuri Tidak Ingin Ada Lagi "Jumat Keramat"
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Marzuki Alie.
"Sudah selesai kemarin," ujar Marzuki saat dikonfirmasi Indozone, Selasa (16/3/2021).
