Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESM) mengatakan bahwa pihaknya sempat menerima surat yang membahas pembatalan izin tambang yang dikirimkan oleh Wakil Bupati Sangihe, Helmud Hontong.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kemenetrian ESDM, Ridwan Djamaluddin. Surat tersebut diterima pada 28 April 2021.
“Pihak Kementerian ESDM benar telah menerima surat pribadi dari Wabup Kepulauan Sangihe tanggal 28 April 2021,” kata Ridwan, Minggu (13/6/20321).
Sebagai informasi, perusahaan yang akan menjalankan penambangan emas tersebut adalah PT Tambang Mas Sangihe.
Terkait tambang emas di Sangihe yang ditentang sejumlah pihak, Ridwan mengatakan akan melakukan pembahasan lebih lanjut. Ridwan juga mengatakan bahwa saat ini Dirjen sedang menjadwalkan pertemuan dengan pihak di Kabupaten Sangihe.
"Saat ini Dirjen Minerba sedang menjadwalkan pertemuan dengan pihak Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membahas kegiatan pertambangan PT TMS," kata Ridwan.
Dikatakan Ridwan, kegiatan pertambangan PT Tambang Mas Sangihe tersebut berjalan karena adanya kesepakatan pemerintah dan perusahaan tersebut tahun 1997.
Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan Izin Lingkungan untuk PT Tambang Mas Sangihe pada 15 September 2020. Lokasi yang boleh digunakan perusahaan tambang tersebut hanya seluas 65,48 hektar dari total luas wilayah 42 ribu hektar.
Meski demikian, Ridwan berjani bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap PT Tambang Mas Sangihe agar tetap sesuai aturan serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
“Pemerintah akan terus melakukan pengawasan ketat dilapangan untuk memastikan kegiatan pertambangan PT TMS dilakukan sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan membayakan masyarakat,” kata Ridwan.
